PotretNews.com Sabtu 15 Desember 2018
Home > Berita > Siak

Bupati Siak Syamsuar Bilang Lambatnya Pengesahan RTRW Provinsi Riau Sangat Berdampak pada Pembangunan Daerah

Bupati Siak Syamsuar Bilang Lambatnya Pengesahan RTRW Provinsi Riau Sangat Berdampak pada Pembangunan Daerah

Bupati Siak Syamsuar foto bersama usai menghadiri pertemuan dengan Komisi IV DPR RI dan Gubenur Riau serta bupati/wali kota se-Riau di lantai 9 kantor Gubenur Riau. (foto: istimewa)

Selasa, 21 Februari 2017 21:19 WIB
Sahril Ramadana
PEKANBARU, POTRETNEWS.com  - Bupati Siak Syamsuar mengatakan, lambatnya pengesahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau sangat berdampak pada investasi dan pembangunan daerah. Sebab, RTRW tersebut berkaitan dengan pengembangan kawasan industri dan pembangunan di setiap wilayah kecamatan."Salah satu kendala saat ini mengenai lambatnya pengesahan RTRW Riau, karena pemukiman penduduk lebih dahulu ada dari pada kawasan hutan yang sudah ditetapkan dalam RTRW," kata Syamsuar, usai menghadiri pertemuan dengan Komisi IV DPR RI dan Gubenur Riau serta bupati/wali kota se-Riau, Selasa (21/2/2017) di lantai 9 kantor Gubenur Riau.

Sementara di lapangan penetapan kawasan hutan sering mengalami kendala. Sebagai contoh sebut Bupati Syamsuar, kawasan yang sudah lama ditempati oleh masayarakat, padahal kawasan tersebut masuk di wilayah hutan, terbukti dari dalam peta tata ruang wilayah.

"Untuk itu saya mengajak seluruh stakeholder, untuk saling percaya dalam proses pengesahan RTRW tersebut. Hal-hal yang masih diragukan dalam pembahasan RTRW, hendaknya dituntaskan dengan meninjau kondisi riil di lapangan," tegas Bupati Siak.

Ads
Sementara dari hasil pertemuan itu, Komisi IV DPR RI akan segera membantu Pemprov Riau untuk mendorong percepatan pengesahan RTRW tersebut.

Selain dihadiri Gubri dan Komisi IV DPR RI, pertemuan itu juga dihadiri utusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Sejumlah anggota DPRD Riau dan Kepala Bappeda se-Riau juga terlihat hadir. ***

Kategori : Siak, Riau, Umum, Pemerintahan
wwwwww