Kabupaten Siak Satu-satunya Daerah di Provinsi Riau yang Raih Kategori B Hasil Evaluasi SAKIP oleh Kementerian PAN & RB

SIAK, POTRETNEWS.com  - Meskipun saat ini arah dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Siak di sektor pariwisata, namun untuk meningkatkan mutu dan kualitas birokrasi, Pemerintah Kabupaten Siak senantiasa menjadi terdepan di Provinsi Riau. Terbukti, Rabu (25/1/1017), Pemkab Siak kembali meraih katagori B dari penilaian Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan & RB) Republik Indonesia.

Rapor penyelenggaraan Pemkab Siak sebagai yang terbaik di Provinsi Riau, diterima langsung oleh Bupati Siak Syamsuar dari Menteri PAN dan RB Asman Abnur.

"Saya ucapkan terimakasih kepada seluruh jajaran yang telah bekerja keras untuk meningkatkan mutu akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah. Untuk itu, kita harus meningkatkan kinerja dan sinergi kita agar terus lebih baik lagi,"kata Syamsuar usai acara Penyerahan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten/ Kota wilayah Sumatera, Banten dan Jawa Barat.

Bahkan tahun 2015 lalu Kabupaten Siak juga meraih hasil yang sama seperti tahun ini. "Tahun lalu juga B. Acaranya di Kota Yogyakarta. Atas pencapaian ini, saya menghimbau ke depan, agar semua SKPD harus mampu melakukan perubahan," sebutnya.

"Terkait pencapaian ini, saya juga bertanya kepada Bappeda Siak, kenapa kita belum bisa sampai pada penilaian BB?. Ternyata penilaian hanya baru dilakukan terhadap empat SKPD yang menjadi sampel. Kedepan saya ingin semua SKPD harus bagus, sehingga siapapun yang melakukan penilaian, kualitas kinerja kita dijamin baik. Bahkan, kedepan saya berharap pekerjaan administrasi di Siak harus terbaik,"katanya.

Sementara itu Menteri PAN dan RB Asman Abnur menyampaikan, sesuai dengan amanat Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, pelayanan publik terbaik seharusnya dirasakan masyarakat saat ini.

Untuk mendukung itu katanya, pola rekrutmen sumber daya manusia (SDM) aparatur sipil negara (ASN) ke depan tidak lagi bersifat massal dan harus terpola dengan sangat jelas.

"Misalnya melalui sekolah kedinasan khusus dan universitas terakreditasi dan dengan IPK Cumlaude. Selain itu juga tetap akan ada jalur khusus bagi atlet berprestasi serta penyandang disabilitas," katanya.

"Orientasi pelayanan publik pada intinya harus berorientasi padas hasil. Karena itu saya tekankan untuk penilaian kinerja harus riil dan tidak boleh terkontaminasi," tambah mantan Anggota DPR RI itu.  ***