Dikabarkan Gelontorkan Dana Miliaran Rupiah untuk Pencitraan Program DMIJ di Media Massa Tertentu, Kepala BPMPD Inhil Yulizal: Kami Sering Jadi Kambing Hitam
 |
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Indragiri Hilir, Yulizal. (foto: internet) |
Selasa, 24 Januari 2017 20:01 WIB
PEKANBARU, POTRETNEWS.com – Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Provinsi Riau H Yulizal menyatakan satuan kerja (satker) yang dipimpinnya tidak memiliki juru bicara khusus atau humas untuk menjelaskan informasi seputar Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ).
BACA JUGA:. Ahli Pers Dewan Pers Oyos Saroso: Advertorial atau Iklan Bersumber Dana APBN/APBD yang Terbit di Media Massa yang Tak Mengacu UU Pers Bisa Masuk Kategori KorupsiMenurut dia, juru bicara dan anggaran untuk publikasi di media massa terkait program DMIJ seluruhnya berada di Bagian Humas Setdakab Inhil. Penjelasan tersebut disampaikan Yulizal menjawab potretnews.com, belum lama ini, untuk meluruskan informasi yang menyebut satker yang dipimpinnya diam-diam menggandeng media tertentu untuk memoles pencitraan DMIJ dengan anggaran yang kabarnya mencapai miliaran rupiah.”Kami dari BPMPD tidak ada kerja sama dengan media. Insya Allah kami bekerja sesuai RKA (rencana kerja anggaran) yang telah dimuat dalam kebijakan umum APBD,” kata dia.Yulizal menegaskan, secara institusi pihaknya tidak memiliki program menggenjot pencitraan Program DMIJ lewat publikasi di media massa, apalagi melalui oknum yang kerap mengaku sebagai kerabat kepala daerah setempat.”Kami di BPMPD tidak ada program demikian. Mungkin yang bersangkutanlah (maksudnya: oknum yang membawa-bawa nama bupati, red) yang mengatasnamakan BPMPD agar mudah (maksudnya: dipercaya atau diterima, red). BPMPD memang sering menjadi kambing hitam,” tuturnya, tanpa menjelaskan lebih lanjut makna kambing hitam yang dimaksudnya.Secara khusus Yulizal meminta kepada siapa pun oknum untuk tidak mengatasnamakan BPMPD demi kepentingan pribadi atau kelompoknya.Jangan Percaya dengan Oknum Mengaku Kerabat Bupati
Pada bagian lain Yulizal mengimbau semua lapisan masyarakat termasuk pihak media agar mengabaikan oknum yang mengaku kerabat bupati atau membawa-bawa nama bupati yang mengklaim/mencitrakan dirinya sebagai ”tim khusus” yang dibentuk BPMPD atau Pemkab Inhil untuk menjalin hubungan dengan pihak media massa dalam rangka menyukseskan Program DMIJ.Oknum Mengaku Kerabat Pejabat Mirip Gaya Orde Baru
Wartawan senior Riau, Harmen Milano yang dimintai pendapatnya terkait kabar ada oknum yang mengaku kerabat Bupati Inhil dan seolah-olah sebagai ”Humas” Program DMIJ untuk melicinkan jalan berinteraksi dengan pihak media, menyayangkan mengapa di era yang sangat terbuka seperti sekarang, masih ada orang yang nekat melakukan pola-pola yang lazim terjadi di era Orde Baru, itu.”Sebaiknya dikonfirmasi langsung ke Bupati Inhil. Sekiranya kabar tersebut benar, saya tidak yakin jika itu seizin dan sepengetahuan bupati. Coba diinvestigasi, siapa yang mengaku kerabat Bupati Inhil yang sering membawa-bawa Satker BPMPD dan seolah-olah mendapat ’tugas khusus’ untuk bekerja sama dengan media massa untuk mempublikasikan Program DMIJ,” kata salah seorang sesepuh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Riau, ini.Selama 3 Tahun, Rp358 Miliar Dikucurkan untuk Program DMIJ
Sekadar mengingatkan, Bupati Inhil HM Wardan saat puncak Milad ke-51 Inhil, Selasa (14/6/2016) lampau di Gedung DPRD Inhil menyebut, bahwa selama tiga tahun terakhir, dana lebih kurang sebesar Rp358 miliar telah dikucurkan pada program tersebut.Dengan alokasi dana sebesar Rp105.250.000.000 di tahun 2014, Rp135.548.306.100 di tahun 2015 dan Rp117.839.882.343 di tahun 2016, dikatakannya telah banyak kegiatan yang dilakukan oleh desa melalui program DMIJ di seluruh kecamatan di Kabupaten Inhil."Dengan dana tersebut, telah dibangun infrastruktur seperti jalan, jembatan serta infrastruktur umum lainnya," kata bupati.Selain pembangunan infrastruktur, beberapa kegiatan juga dilaksanakan melalui program DMIJ, seperti Magrib Mengaji, PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), dan Pos keamanan terpadu.Dana Banyak Digunakan untuk Pelatihan, DPRD Nilai Program DMIJ Belum Tepat Sasaran
Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Indragiri Hilir, M Sabit menilai bahwa Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) yang menjadi program unggulan Bupati Inhil HM Wardan hingga saat ini belum tepat sasaran.
Pasalnya, dana yang bisa dikatakan ”wah” untuk desa-desa itu banyak digunakan untuk kegiatan pelatihan. "Bagaimana mau menggali potensi desa, kalau dana DMIJ terlalu banyak untuk pelatihan," kata M Sabit, Selasa (12/7/2016) silam.
M Sabit menyebut bahwa Program DMIJ sebenarnya bertujuan untuk mempercepat pembangunan desa di Negeri Hamparan Kelapa Dunia.
Politisi Demokrat ini meminta agar eksekutif untuk lebih fokus dalam pembangunan dan tidak menggalakkan kegiatan pelatihan yang cenderung terkesan seremonial. "Pemerintah sebaiknya fokus pada upaya untuk menggali dan mengembangkan potensi desa," ujarnya. ***
BACA JUGA:. Ahli Pers Dewan Pers Oyos Saroso: Advertorial atau Iklan Bersumber Dana APBN/APBD yang Terbit di Media Massa yang Tak Mengacu UU Pers Bisa Masuk Kategori KorupsiMenurut dia, juru bicara dan anggaran untuk publikasi di media massa terkait program DMIJ seluruhnya berada di Bagian Humas Setdakab Inhil.
Pada bagian lain Yulizal mengimbau semua lapisan masyarakat termasuk pihak media agar mengabaikan oknum yang mengaku kerabat bupati atau membawa-bawa nama bupati yang mengklaim/mencitrakan dirinya sebagai ”tim khusus” yang dibentuk BPMPD atau Pemkab Inhil untuk menjalin hubungan dengan pihak media massa dalam rangka menyukseskan Program DMIJ.Oknum Mengaku Kerabat Pejabat Mirip Gaya Orde Baru
Wartawan senior Riau, Harmen Milano yang dimintai pendapatnya terkait kabar ada oknum yang mengaku kerabat Bupati Inhil dan seolah-olah sebagai ”Humas” Program DMIJ untuk melicinkan jalan berinteraksi dengan pihak media, menyayangkan mengapa di era yang sangat terbuka seperti sekarang, masih ada orang yang nekat melakukan pola-pola yang lazim terjadi di era Orde Baru, itu.”Sebaiknya dikonfirmasi langsung ke Bupati Inhil. Sekiranya kabar tersebut benar, saya tidak yakin jika itu seizin dan sepengetahuan bupati. Coba diinvestigasi, siapa yang mengaku kerabat Bupati Inhil yang sering membawa-bawa Satker BPMPD dan seolah-olah mendapat ’tugas khusus’ untuk bekerja sama dengan media massa untuk mempublikasikan Program DMIJ,” kata salah seorang sesepuh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Riau, ini.Selama 3 Tahun, Rp358 Miliar Dikucurkan untuk Program DMIJ
Sekadar mengingatkan, Bupati Inhil HM Wardan saat puncak Milad ke-51 Inhil, Selasa (14/6/2016) lampau di Gedung DPRD Inhil menyebut, bahwa selama tiga tahun terakhir, dana lebih kurang sebesar Rp358 miliar telah dikucurkan pada program tersebut.Dengan alokasi dana sebesar Rp105.250.000.000 di tahun 2014, Rp135.548.306.100 di tahun 2015 dan Rp117.839.882.343 di tahun 2016, dikatakannya telah banyak kegiatan yang dilakukan oleh desa melalui program DMIJ di seluruh kecamatan di Kabupaten Inhil."Dengan dana tersebut, telah dibangun infrastruktur seperti jalan, jembatan serta infrastruktur umum lainnya," kata bupati.Selain pembangunan infrastruktur, beberapa kegiatan juga dilaksanakan melalui program DMIJ, seperti Magrib Mengaji, PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), dan Pos keamanan terpadu.Dana Banyak Digunakan untuk Pelatihan, DPRD Nilai Program DMIJ Belum Tepat Sasaran
Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Indragiri Hilir, M Sabit menilai bahwa Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) yang menjadi program unggulan Bupati Inhil HM Wardan hingga saat ini belum tepat sasaran.
Pasalnya, dana yang bisa dikatakan ”wah” untuk desa-desa itu banyak digunakan untuk kegiatan pelatihan. "Bagaimana mau menggali potensi desa, kalau dana DMIJ terlalu banyak untuk pelatihan," kata M Sabit, Selasa (12/7/2016) silam.
M Sabit menyebut bahwa Program DMIJ sebenarnya bertujuan untuk mempercepat pembangunan desa di Negeri Hamparan Kelapa Dunia.
Politisi Demokrat ini meminta agar eksekutif untuk lebih fokus dalam pembangunan dan tidak menggalakkan kegiatan pelatihan yang cenderung terkesan seremonial. "Pemerintah sebaiknya fokus pada upaya untuk menggali dan mengembangkan potensi desa," ujarnya. ***
