PotretNews.com Sabtu 15 Desember 2018
Home > Berita > Riau

Lahan Taman Nasional Tesso Nilo di Pelalawan Senilai Rp17 Miliar Akhirnya Dieksekusi setelah Mandek Hampir 3 Tahun, Kejati Riau Isyaratkan Tetapkan Tersangka Baru

Lahan Taman Nasional Tesso Nilo di Pelalawan Senilai Rp17 Miliar Akhirnya Dieksekusi setelah Mandek Hampir 3 Tahun, Kejati Riau Isyaratkan Tetapkan Tersangka Baru

Hamparan kebun sawit di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo, Riau. (foto: kompas.com)

Jum'at, 20 Januari 2017 17:45 WIB
PEKANBARU, POTRETNEWS.com - Sempat mandek hampir tiga tahun, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau akhirnya mengeksekusi lahan seluas 560 hektar dalam areal Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau.Lahan ini dieksekusi (disita) terkait kasus dugaan korupsi yang sebelumnya menjerat mantan oknum Kepala BPN Kabupaten Kampar Zaiful Yusri. Kejaksaan juga memberi signal, bahwa tersangka bakal bertambah seiring proses penyidikan nantinya.

"Kasus ini merupakan perkara tunggakan pada 2014 lalu. Sejauh ini baru satu tersangka. Sudah diproses dan pasti ada pengembangan tersangka, nggak mungkin satu," beber Asisten Pidana Khusus Kejati Riau Sugeng Riyanta, dikutip potretnews.com dari GoRiau.com.

Sugeng di kantornya, Jumat (20/1/2017) siang tadi mengungkapkan, lahan seluas 560 hektar yang dieksekusi tersebut dikisarkan bernilai Rp17 miliar (hanya untuk tanah, red).

Ads
"Tanah 650 hektar ini merupakan lahan sawit aktif. Tanahnya saja Rp17 Miliar, itu belum dihitung dengan kebunnya. Kemarin kita sita saat umur tanaman produktif," ucapnya.

Sejauh ini Kejati Riau belum melakukan penahanan terhadap tersangka Zaiful. "Itu bisa nanti (belakangan, red). Yang jelas penyidikan sudah rampung. Tunggu selangkah lagi, hasil penghitungan kerugian negara," ujar Sugeng.

Untuk diketahui, dugaan korupsi itu terkait penerbitan lebih dari 200 sertifikat hak milik di dalam kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) Pelalawan. Kasus ini berjalan sudah cukup lama, sekitar 2014 lalu.

Kuat dugaan, penerbitan sertifikat hak milik ini tidak sesuai dengan peraturan undang-undang yang mengatur tentang pendaftaran tanah dan tata cara pemberian hak atas tanah. ***

Editor:
Farid Mansyur

wwwwww