PotretNews.com Senin 21 Mei 2018
Home > Berita > Inhil

Bupati Inhil bersama 26 Kabupaten/Kota Teken Nota Kesepahaman Pelayanan Perizinan Terpadu Berbasis Elektronik

Selasa, 08 November 2016 22:07 WIB
Advertorial
bupati-inhil-bersama-26-kabupatenkota-teken-nota-kesepahaman-pelayanan-perizinan-terpadu-berbasisBupati Indragiri Hilir HM Wardan (nomor 2 dari kanan) menandatangani nota kesepahaman bersama 26 kabupaten/kota di Indonesia.
SURABAYA, POTRETNEWS.com - Bupati Indragiri Hilir (Inhil) Provinsin Riau H Muhammad Wardan menghadiri dan menandatangani Nota Kesepahaman Bersama Pelayanan Perizinan Terpadu Berbasis Elektronik dan Implementasi E-Goverment Pemerintah Kota Surabaya dengan 2 provinsi dan 26 kkabupaten/kota di Indonesia, Selasa (8/11/2016).Penandatanganan nota kesepahaman bersama yang dilaksanakan di Pendopo Delta Wibawa Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur ini diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

Bupati Inhil HM Wardan menyampaikan, mendukung implementasi e-government yang diinisiasi oleh KPK RI karena hal ini untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang.

"Tentunya Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir sangat mendukung e-government yang merupakan inisiasi dari KPK untuk mendorong daerah -daerah berbagi sistem penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang baik," kata bupati.

Ads
Disebutkan, keberhasilan Pemerintah Kota Surabaya dalam mengelola tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang baik harus menjadi contoh bagi daerah lain, khususnya Kabupaten Indragiri Hilir.

Penerapan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik melalui elektronik ini tentunya dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat, murah dan transparan.

"Saya meminta kepada seluruh SKPD di lingkungan Pemkab Inhil segera mengimplementasikan rencana aksi pencegahan korupsi terintegritas secara optimal, sesuai dengan tahapan dan penjadwalan yang sudah direncanakan," sebut bupati.

Wardan menambahkan, dengan langkah percepatan reformasi birokrasi, kinerja aparatur akan lebih efisien jika menggunakan perangkat teknologi berbasis elektronik dalam mewujudkan e-goverment.

Kualitas pelayanan pemerintah yang lebih baik kepada publik, meningkatkan transparansi, meningkatkan kontrol dan akuntabilitas pemerintahan, mengurangi biaya administrasi, peluang mendapatkan sumber pendapatan baru, mencipatakan pelayanan bublik secara cepat dan tepat menjawab berbagai persoalan, serta keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik.

Saat membuka kegiatan tersebut, Wakil Ketua KPK RI Saut Situmorang menegaskan, kegiatan yang dilakukan ini bertujuan membangun peradaban baru bangsa Indonesia, menjadi negara yang lebih beradab, adil, aman, mendukung HAM, efektif, efisien dan krebilitas.

Tujuan kita pada hari ini adalah membangun peradaban baru, efektif, efisien yang semua itu tidak lain dan tidak bukan adalah sangat ditentukan karakter dan integritas pemimpin itu adalah sesuatu yang tidak berubah oleh karena apa pun. (adv/pemkab/suf)

loading...
Pesona Siak
wwwwww