Diduga Banyak Disalahgunakan, DPRD Riau Minta Gubernur Terbitkan Peraturan Lelang Mobil Dinas Provinsi
Jum'at, 22 Juli 2016 22:50 WIB
Ilustrasi.PEKANBARU, POTRETNEWS.com - Ketua Komisi C DPRD Provinsi Riau Aherson meminta gubernur segera menerbitkan peraturan gubernur (pergub) terkait pelelangan kendaraan dinas di lingkungan pemerintah provinsi. Alasannya, kini banyak kendaraan dinas digunakan tidak sesuai dengan standar dan keharusannya. Sementara untuk operasional dan bahan bakarnya dibebankan melalui APBD Riau setiap tahunnya."Banyak pegawai Pemprov Riau yang tidak patut diberikan kendaraan dinas malah mendapatkannya, padahal tanggungan bensin, pemeliharaan, dan pajaknya pemerintah yang membayarkan, bukan uang pribadi mereka," ujar Aherson di ruang kerjanya, Kamis (21/7/2016) lalu.
Menurut Aherson, ada ratusan kendaraan dinas di tangan pejabat-pejabat Pemprov Riau yang sudah patut dilelang, namun Pergub untuk pelelangan mobil dinas itu sampai saat ini belum diteken oleh gubernur. "Kalau dianggarkan terus menerus berapa anggaran yang dibuang-buang begitu saja," kata Aherson.
Dia berpendapat, jika kendaraan dinas tersebut dilelang maka banyak dana yang dapat masuk ke kas daerah. Dikatakannya, jika seluruh aset yang ada di Pemprov dikelola dengan sangat baik maka bisa menambah pemasukan Rp400 miliar setiap tahunnya.
"Coba kalau dilelang berapa keuntungan yang didapatkan, karena tidak ditanggung lagi biaya pemeliharaannya oleh Pemprov. Sekarang ini banyak pejabat seperti kabid, kabag yang mendapatkan mobil dinas, itu kan tidak seharusnya diberi, kalau kendaraan dinas itu dilelang dia bisa beli juga nanti," katanya.
Politikus Demokrat ini berharap gubernur dapat segera menandatangani pergub tersebut agar beban APBD Riau berkurang. Semakin banyak beban aset itu menumpuk, akan semakin banyak pengeluaran daerah. "Anggap Rp30 juta sajalah satu mobil dinas per tahun anggaran, dikalikan 1.000 mobil dinas bisa miliaran itu semua anggarannya," ujarnya. ***
Menurut Aherson, ada ratusan kendaraan dinas di tangan pejabat-pejabat Pemprov Riau yang sudah patut dilelang, namun Pergub untuk pelelangan mobil dinas itu sampai saat ini belum diteken oleh gubernur. "Kalau dianggarkan terus menerus berapa anggaran yang dibuang-buang begitu saja," kata Aherson.
Dia berpendapat, jika kendaraan dinas tersebut dilelang maka banyak dana yang dapat masuk ke kas daerah. Dikatakannya, jika seluruh aset yang ada di Pemprov dikelola dengan sangat baik maka bisa menambah pemasukan Rp400 miliar setiap tahunnya.
"Coba kalau dilelang berapa keuntungan yang didapatkan, karena tidak ditanggung lagi biaya pemeliharaannya oleh Pemprov. Sekarang ini banyak pejabat seperti kabid, kabag yang mendapatkan mobil dinas, itu kan tidak seharusnya diberi, kalau kendaraan dinas itu dilelang dia bisa beli juga nanti," katanya.
Politikus Demokrat ini berharap gubernur dapat segera menandatangani pergub tersebut agar beban APBD Riau berkurang. Semakin banyak beban aset itu menumpuk, akan semakin banyak pengeluaran daerah. "Anggap Rp30 juta sajalah satu mobil dinas per tahun anggaran, dikalikan 1.000 mobil dinas bisa miliaran itu semua anggarannya," ujarnya. ***
