PotretNews.com Jum'at 19 Oktober 2018
Home > Berita > Rohul
Dicecar Penyidik KPK 30 Pertanyaan Terkait Dugaan Suap APBD Riau

Bupati Rokan Hulu Bantah Terima Uang, tapi Akui Jadi Penghubung Annas Maamun

Bupati Rokan Hulu Bantah Terima Uang, tapi Akui Jadi Penghubung Annas Maamun

Bupati Rokan Hulu, Suparman usai diperiksa penyidik KPK, Selasa (10/5/2016). (foto: skalanews.com)

Selasa, 10 Mei 2016 16:08 WIB
JAKARTA, POTRETNEWS.com - Bupati Rokan Hulu (Rohul) Provinsi Riau, Suparman mengklaim, tidaklah bersalah dalam kasus dugaan suap pengesahan APBDP Riau 2014 dan APBD Riau 2015.Namun menurut kuasa hukum Suparman, Razman Arief Nasution, bahwa kliennya merupakan seorang penghubung antara Anggota DPRD Riau dengan mantan Gubernur Riau Annas Maamun.

"Perannya hanya disebut di situ sebagai penghubung. Sementara kalau penghubung itu harus tahu di hulu dan di hilir. Hari ini tidak ada satu pihak pun Pak Suparman menerima dan tidak pernah memberi," ujar Razman usai menemani kliennya diperiksa penyidik KPK, Jakarta Selatan, Selasa (10/5/2016).

Mantan Ketua DPRD Riau periode 2014-2019 itu juga menyebutkan, dirinya dicecar penyidik KPK dengan 30 pertanyaan. "Ada lebih kurang tiga puluh," jelasnya.

Ads
Namun terkait permintaan uang kepada Annas Suparman membantahnya. "Tidak ada yang saya terima. Bukan saya. Saya hanya diduga Pasal 55 (turut serta)," jelasnya.

Keterlibatan Suparman sendiri terungkap dalam dakwaan Ahmad Kirjauhari yang sudah divonis Hakim Pengadilan Tipikor Riau.

Kirjauhari yang merupakan anggota DPRD Riau terbukti bersama-sama Suparman, Zukri Misran, Koko Iskandar, dan Hazmi Setiadi menerima sejumlah uang dari Annas Maamun.

Kesemuanya juga dijanjikan akan menerima fasilitas pinjam pakai kendaraan dinas anggota DPRD Riau.

Ini semua dijanjikan Annas Maamun dengan imbalan pengesahan APBDP Riau 2014 dan APBD Riau 2015 oleh anggota dewan yang saat itu hampir habis masa jabatannya.

Ini semua berawal pada tanggal 1 September 2014 ketika Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) berkumpul di rumah dinas Gubernur Riau, Jl Diponegoro, Pekanbaru. Kala itu TAPD yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Riau Zaini Ismail melaporkan hasil rapatnya dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau tentang Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Tahun 2015.

Annas Maamun kala itu memberikan arahan, bahwa untuk pengesahan APBDP 2014 dan APBD 2015, ia akan memberikan uang sejumlah Rp 1,2 miliar kepada Banggar DPRD Riau.

Uang sebesar itu diperoleh Annas Maamun dengan membebankannya kepada sejumlah bawahannya.

Rinciannya, sebanyak Rp 110 juta dibebankan kepada Kepala Biro Umum Setdaprov Riau melalui Suwarno, meminjam uang kepada Said Saqlul Amri selaku Kepala BPBD kala itu sebesar Rp 500 juta. Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Riau Syahril Abu Bakar juga ”menyumbang” Rp 400 juta. Sedangkan Annas Maamun sendiri memberikan uang sebanyak Rp 190 juta.

Uang suap diserahkan kepada Ahmad Kirjauhari di Gedung DPRD Riau, jelang rapat paripurna pengesahan APBD Perubahan Riau 2014 dan APBD Riau 2015.

Di dalam dakwaan jaksa penuntut umum terungkap pula DPRD Riau kala itu membentuk tim informal yang menghubungkan wakil rakyat dengan Annas Maamun selaku gubernur. Tim tersebut terdiri dari terdakwa Ahmad Kirjauhari, Suparman, Zukri Misran, Koko Iskandar, dan Hazmi Setiadi.

Selang dua atau tiga hari usai dibentuknya tim informal tersebut, Suparman menyampaikan hasil pertemuannya dengan Annas Maamun kepada Riki Hariyansyah dan Johar Firdaus.

Nama terakhir merupakan Ketua DPRD Riau kala itu. Dalam pertemuan tersebut Suparman menyampaikan pesan Annas Maamun akan memberikan uang masing-masing sebesar Rp50 juta untuk 40 orang anggota DPRD Riau tertentu.

Penerima uang tersebut ditentukan kemudian oleh Annas Maamun. Selain itu, keinginan anggota dewan untuk memiliki kendaraan dinas juga dikabulkan oleh Annnas Maamun. ***

Editor:
Akham Sophian

Sumber:
Skalanews.com

Kategori : Rohul, Riau, Hukrim
wwwwww