Reses, Karmila Dengar Langsung Suara Masyarakat Palika

Reses, Karmila Dengar Langsung Suara Masyarakat Palika

Anggota DPRD Riau Karmila Sari berdialog dengan konstituennya di Kabupaten Rokan Hilir.

Senin, 02 Mei 2016 07:58 WIB
BAGANSIAPIAPU, POTRETNEWS.com - Reses masa sidang pertama pada 22-29 April, dimanfaatkan Anggota DPRD Provinsi Riau Karmila Sari SKom MM, untuk mengunjungi daerah pemilihannya di Kabupaten Rokan Hilir (Rohil). Pada reses ini, Anggota Komisi B itu mendengarkan masukan dari masyarakat dan memilih mendominasi kegiatan reses di Kecamatan Pasir Limau Kapas (Palika), selain di Kecamatan Rantau Kopar. Dari situ, Karmila menyimpulkan Kecamatan Palika masih memerlukan perhatian kusus baik dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) maupun dari Pemkab Rohil.

"Sepertinya permasalahan di sana masih sangat kompleks dan memang harus diberikan perhatian kusus. Saya juga sudah dengar langsung suara masyarakatnya saat reses akhir pekan lalu,'' kata Karmila, di Bagansiapiapi, Minggu (1/5/2016).

Adapun lokasi yang dikunjungi satu-satunya Anggota DPRD Riau wanita dari Rohil ialah, Kepenghulaun Panipahan Darat, Panipahan Laut, Teluk Pulai, Sungai Daun dan Pasirlimau Kapas. "Keluhan masyarakat adalah ketika hujan becek, ketika kering susah air dan listrik pun sering mati dan ada beberapa desa yang tidak memiliki listrik,'' tutur Karmila.

Karmila berpendapat, infrastruktur jalan merupakan solusi yang utama dari keluhan semua ini. Begitu jalan provinsi dan lingkungan sudah dibangun maka anak-anak sekolah menjadi mudah bersekolah, harga sawit menjadi lebih tinggi karena beratnya medan jalan sehingga ongkos angkut juga menjadi tinggi. Berbeda di wilayah daratan, harga bahan bakar minyak (BBM) berupa solar dan bensin sangat tinggi Rp 9000-Rp 10000 per liter.

"Alasannya sederhana saja medan jalan yang sulit dan lokasi membeli minyak yang jauh ke Sumut sehingga pedagang harus menaikan harga dari harga normal Rp7500,'' jelas Karmila.

Untuk itulah, imbuh Karmila, investor sangat diharapkan membangun Stasiun pengisian bahan bakar Umum (SPBU) dan solar packed dealer nelayan (SPDN) mengingat dominasi mata pencaharian dan periok nasi warga Palika bersumber dari laut yaitu sebagai nelayan tradisonal.

Dalam hal perikanan, tutur politisi Partai Golkar itu, masyarakat yang dominan nelayan sangat mengharapkan pelatihan budidaya kerang, kepiting dan ikan selain bantuan alat-lat nelayan. "Selama ini PPL yang ditugaskan dikeluhkan kurang maksimal dan komitmen dalam bekerja. Kelompok tani dan nelayan begitu minim pengetahuan, modal dan pemasaran,” ujarnya. ***

Kategori : Politik, Riau, Rohil
wwwwww