Ahmad Doli Kurnia Sebut Usulan 3 Wapres Bertentangan dengan UUD 1945
Minggu, 22 November 2026 10:41 WIB
JAKARTA, POTRETNEWS.com — Wacana penambahan jumlah wakil presiden (wapres) menjadi tiga orang menuai penolakan dari Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia. Doli secara tegas mengkritik gagasan yang disampaikan Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin tersebut. Menurutnya, usulan itu tidak memiliki landasan konstitusional yang kuat dan bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.Doli mengingatkan bahwa konstitusi Indonesia secara jelas mengatur jumlah wakil presiden yang membantu kepala negara dalam menjalankan pemerintahan.Ia bahkan meminta Sultan memahami kembali perbedaan antara negara dan lembaga negara sebelum melontarkan gagasan mengenai penambahan jabatan wakil presiden.”Mungkin saudara Sultan sedang mengenang pada saat pemilihan satu paket sebagai Ketua DPD atau pada saat menyusun makalah di bangku sekolah dulu. Harus dibedakan antara negara dengan lembaga negara," kata Doli, Ahad (22/11/2026). Menurut Doli, ketentuan mengenai jumlah wakil presiden sudah diatur secara tegas dalam Pasal 4 Ayat 2 UUD 1945.Pasal tersebut menyebutkan, "Dalam melakukan kewajibannya, Presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden."Dengan demikian, menurut Doli, gagasan membentuk tiga jabatan wakil presiden tidak bisa sekadar diwujudkan melalui usulan politik. Perubahan tersebut harus mempertimbangkan ketentuan konstitusi yang berlaku.Sebelumnya, Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin mengusulkan agar Indonesia memiliki tiga orang wakil presiden.Gagasan tersebut dilatarbelakangi keinginan untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan memperkuat keterwakilan wilayah di Indonesia.Sultan membayangkan masing-masing wakil presiden dapat berkantor di wilayah berbeda, yakni Indonesia bagian barat, tengah, dan timur.”Agar ke depan kita ingin para wapres ini dapat berkantor di Papua, Kalimantan dan Sumatera," ujar Sultan.Menurut gagasan tersebut, keberadaan tiga wakil presiden diharapkan membuat pemerintah lebih dekat dengan berbagai daerah, terutama wilayah yang selama ini membutuhkan perhatian lebih dalam pembangunan.Namun, usulan itu mendapat kritik karena penambahan jumlah wakil presiden bukan sekadar persoalan pembagian wilayah kerja.Di sisi lain, pemerataan pembangunan dinilai dapat dilakukan dengan mengoptimalkan peran kementerian, pemerintah daerah, serta lembaga legislatif.Penguatan koordinasi antarlembaga pemerintahan dinilai menjadi salah satu cara untuk mempercepat pembangunan daerah tanpa harus menambah jabatan wakil presiden.Perdebatan ini pun kembali menyoroti pentingnya menempatkan setiap gagasan perubahan tata negara dalam kerangka konstitusi yang berlaku.




















