Observasi Komisi C DPRD Riau ke BUMD DKI Jakarta; Mengamati dan Menggali Informasi, agar BUMD Riau Bisa Mandiri
 |
Pimpinan Komisi C DPRD Provinsi Riau Aherson SSos MSi (ketua/tengah), Sewitri SE (sekretaris/kiri) dan H Musyaffak Asikin (wakil ketua). |
Jum'at, 24 Juni 2016 18:48 WIB
PEKANBARU, POTRETNEWS.com - Komisi C DPRD Provinsi Riau beberapa hari lalu kembali melakukan observasi (kunjungan kerja, red) ke Provinsi DKI Jakarta. Jika medio Juni 2016 entitas yang disambangi para legislator Bumi Lancang Kuning adalah Bank DKI Jakarta, kali ini yang dikunjungi badan usaha milik daerah (BUMD) yang bergerak di sektor properti.Para politisi yang tergabung dalam Komisi C sepertinya seiya sekata dan nyaris tanpa debat kusir tatkala menetapkan BUMD DKI Jakarta sebagai institusi yang menjadi target ”curi ilmu”. Mungkin pertimbangannya, karena BUMD dimaksud menang benar-benar layak dicontoh.Mereka yang tercatat duduk di komisi ini dan ikut dalam kunjungan di antaranya, Aherson (ketua komisi), Sewitri SE (sekretaris komisi/Fraksi Partai Golkar), Hj Yulianti SH MH (anggota/Fraksi Partai Demokrat), dan Dr H Ilyas HU SH MH (anggota/Fraksi Gabungan Nasdem Hanura).Kemudian ada juga, Drs H Rosfian MM (anggota/Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa), Hj Supriati SSos (anggota/Fraksi Partai Golkar), Soniwati (anggota/Fraksi PDI Perjuangan) dan Husaimi Hamidi SE MH (anggota/Fraksi Partai Persatuan Pembangunan). 
Anggota Komisi C DPRD Riau tatkala melakukan observasi ke salah satu BUMD DKI Jakarta, medio Juni lalu. Menjawab potretnews.com, Jumat (24/6/2016), Ketua Komisi C DPRD Riau Aherson SSos MSi menjelaskan, keberangkatan komisi yang membidangi ekonomi dan keuangan tersebut dalam upaya mengamati dan menggali berbagai informasi terkait upaya-upaya pembangunan serta pengelolaan BUMD yang nantinya dapat diterapkan sekembalinya ke daerah asal.”Dari hasil observasi ke berbagai badan usaha milik daerah yang ada di wialayah DKI Jakarta, kita (Komisi C DPRD Riau, red) menilai, manajemen setiap badan usaha tertata dengan baik. Selain itu, pemerintah provinsinya memberi sokongan dana cukup besar,” kata Aherson.Dia menyebut, kunjungan kerja ke BUMD di Jakarta, sebagai langkah penyegaran agar BUMD di Provinsi Riau juga bisa bagus sebagaimana BUMD di provinsi yang dipimpin Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok, itu.Aherson yang merupakan politisi Partai Demokrat berpendapat, sejumlah BUMD di Provinsi Riau, perlu dilakukan inovasi dan penyegaran, agar terus bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus untuk pengembangan BUMD ini ke depannya.Sebagai lembaga pengawas BUMD, kata Aherson, Komisi C DPRD Riau memiliki tanggung jawab besar agar BUMD di daerah kelak bisa mandiri dan tidak menjadi beban APBD.Dipilihnya BUMD DKI Jakarta sebagai entitas yang dikunjungi, karena Komisi C menilai sistem pengelolaan regular yang dilakukan BUMD di Ibu Kota Republik Indonesia ini, lebih baik dari BUMD yang dimiliki provinsi lain di Indonesia.Dia mencontohkan, selain memiliki manajemen yang apik, mekanisme pemilihan direksi BUMD di DKI Jakarta dilakukan secara profesional, independen, bebas intervensi serta melibatkan banyak unsur di sakah satunya perguruan tinggi. ”Kalau di sana (DKI Jakarta, red) siapa yang mampu bisa menjadi direksi. Meskipun yang bersangkutan tidak memiliki koneksi di pemerintahan atau lembaga politik,” tutur Aherson.Badan usaha milik Provinsi DKI Jakarta yang dikunjungi para legislator Komisi C DPRD Riau ialah PT Jakarta Propertindo. Menurut Aherson, perusahaan yang bergerak di bidang properti ini sudah masuk kategori ”sehat” karena selalu masuk daftar penyumbang terbesar pendapatan asli daerah (PAD) Jakarta.
Ilustrasi/Di antara perusahaan yang masuk dalam grup PT Jakarta Propertindo, salah satu BUMD lumbung PAD Provinsi DKI Jakarta.”Perusahaan ini sudah lama berdiri, dikendalikan oleh direksi yang cakap dan jujur. Kita berharap, nantinya BUMD yang ada di Provinsi Riau, sedikit banyaknya bisa mencontoh apa yang sudah dilakukan BUMD DKI Jakarta. Setelah ini kami akan melakukan pertemuan dengan Biro Ekonomi Setdaprov Riau untuk menawarkan hasil pengamatan dari kunjungan kerja,” ujar Aherson.Ini 5 Perusahaan Penyumbang Dana Terbesar di Jakarta
Pembangunan yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ternyata tak lepas dari pemasukan yang diberikan lima perusahaan ini. Mereka adalah badan usaha milik daerah yang memang ditugaskan untuk mencari ”duit” guna memperbesar kantung pendapatan asli daerah Ibu Kota.Dikutip potretnews.com dari tempo.co, menurut data Badan Penanaman Modal dan Promosi (BPMP) Provinsi DKI Jakarta, PT Bank DKI menduduki posisi pertama pembayar PAD terbesar di 2012 dengan perolehan sebesar RP 150 miliar.Dividen yang disetorkan PT Bank DKI -perbankan milik Pemerintah Jakarta, tahun ini meningkat 50 persen dari perolehan deviden pada tahun sebelumnya sebesar Rp 100 miliar. Karena peningkatan kinerja itu, perusahaan berniat untuk melepas sebagian sahamnya ke publik melalui mekanisme pencatatan perdana saham atau initial public offering (IPO).PT Pembangunan Jaya Ancol menempati posisi kedua sebagai penyumbang pendapatan terbesar untuk Pemerintah Jakarta. Deviden yang disumbang tahun ini sebesar Rp 51,8 miliar.Selanjutnya, pemain besar industri bir di Indonesia, PT Delta Djakarta Tbk, juga menjadi penyumbang dividen terbesar untuk DKI. Setidaknya pada tahun ini sebanyak Rp 46,24 miliar diserahkan ke Jakarta sebagai pendapatan asli daerah. Ini naik tipis dibandingkan dividen yang diberikan Delta Djakarta pada 2010 ke Jakarta sebesar Rp 44,1 miliar.Di urutan keempat ada PD Pasar Jaya. Perusahaan membagi keuntungannya untuk Jakarta sebesar Rp 26,26 miliar pada tahun ini. Disusul oleh perusahaan properti, PT Jakarta Propertindo, yang memberikan dividen sebesar Rp 20 miliar.Dengan itu, total dividen dari lima perusahaan itu mencapai Rp 294,3 miliar. Menurut Kepala BPMP Jakarta, Terman Siregar, dari 25 perusahaan daerah milik Jakarta, hanya sedikit yang dapat menyumbang pemasukan yang besar untuk Jakarta.Saat ini, pemerintah daerah berusaha untuk menyehatkan sejumlah BUMD agar dapat menjalankan perusahaan dengan baik. Untuk itu, perlu dilihat rencana perusahaan ke depannya. "Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 2013 yang saya terima baru PD PAL Jaya dan PD Sarana Jaya. Lainnya masih dalam tahap pembahasan," ujar Terman, beberapa waktu lalu. ***
Anggota Komisi C DPRD Riau tatkala melakukan observasi ke salah satu BUMD DKI Jakarta, medio Juni lalu. Menjawab potretnews.com, Jumat (24/6/2016), Ketua Komisi C DPRD Riau Aherson SSos MSi menjelaskan, keberangkatan komisi yang membidangi ekonomi dan keuangan tersebut dalam upaya mengamati dan menggali berbagai informasi terkait upaya-upaya pembangunan serta pengelolaan BUMD yang nantinya dapat diterapkan sekembalinya ke daerah asal.”Dari hasil observasi ke berbagai badan usaha milik daerah yang ada di wialayah DKI Jakarta, kita (Komisi C DPRD Riau, red) menilai, manajemen setiap badan usaha tertata dengan baik. Selain itu, pemerintah provinsinya memberi sokongan dana cukup besar,” kata Aherson.Dia menyebut, kunjungan kerja ke BUMD di Jakarta, sebagai langkah penyegaran agar BUMD di Provinsi Riau juga bisa bagus sebagaimana BUMD di provinsi yang dipimpin Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok, itu.Aherson yang merupakan politisi Partai Demokrat berpendapat, sejumlah BUMD di Provinsi Riau, perlu dilakukan inovasi dan penyegaran, agar terus bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus untuk pengembangan BUMD ini ke depannya.Sebagai lembaga pengawas BUMD, kata Aherson, Komisi C DPRD Riau memiliki tanggung jawab besar agar BUMD di daerah kelak bisa mandiri dan tidak menjadi beban APBD.Dipilihnya BUMD DKI Jakarta sebagai entitas yang dikunjungi, karena Komisi C menilai sistem pengelolaan regular yang dilakukan BUMD di Ibu Kota Republik Indonesia ini, lebih baik dari BUMD yang dimiliki provinsi lain di Indonesia.Dia mencontohkan, selain memiliki manajemen yang apik, mekanisme pemilihan direksi BUMD di DKI Jakarta dilakukan secara profesional, independen, bebas intervensi serta melibatkan banyak unsur di sakah satunya perguruan tinggi. ”Kalau di sana (DKI Jakarta, red) siapa yang mampu bisa menjadi direksi. Meskipun yang bersangkutan tidak memiliki koneksi di pemerintahan atau lembaga politik,” tutur Aherson.Badan usaha milik Provinsi DKI Jakarta yang dikunjungi para legislator Komisi C DPRD Riau ialah PT Jakarta Propertindo. Menurut Aherson, perusahaan yang bergerak di bidang properti ini sudah masuk kategori ”sehat” karena selalu masuk daftar penyumbang terbesar pendapatan asli daerah (PAD) Jakarta.
Ilustrasi/Di antara perusahaan yang masuk dalam grup PT Jakarta Propertindo, salah satu BUMD lumbung PAD Provinsi DKI Jakarta.”Perusahaan ini sudah lama berdiri, dikendalikan oleh direksi yang cakap dan jujur. Kita berharap, nantinya BUMD yang ada di Provinsi Riau, sedikit banyaknya bisa mencontoh apa yang sudah dilakukan BUMD DKI Jakarta. Setelah ini kami akan melakukan pertemuan dengan Biro Ekonomi Setdaprov Riau untuk menawarkan hasil pengamatan dari kunjungan kerja,” ujar Aherson.Ini 5 Perusahaan Penyumbang Dana Terbesar di Jakarta
Pembangunan yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ternyata tak lepas dari pemasukan yang diberikan lima perusahaan ini. Mereka adalah badan usaha milik daerah yang memang ditugaskan untuk mencari ”duit” guna memperbesar kantung pendapatan asli daerah Ibu Kota.Dikutip potretnews.com dari tempo.co, menurut data Badan Penanaman Modal dan Promosi (BPMP) Provinsi DKI Jakarta, PT Bank DKI menduduki posisi pertama pembayar PAD terbesar di 2012 dengan perolehan sebesar RP 150 miliar.Dividen yang disetorkan PT Bank DKI -perbankan milik Pemerintah Jakarta, tahun ini meningkat 50 persen dari perolehan deviden pada tahun sebelumnya sebesar Rp 100 miliar. Karena peningkatan kinerja itu, perusahaan berniat untuk melepas sebagian sahamnya ke publik melalui mekanisme pencatatan perdana saham atau initial public offering (IPO).PT Pembangunan Jaya Ancol menempati posisi kedua sebagai penyumbang pendapatan terbesar untuk Pemerintah Jakarta. Deviden yang disumbang tahun ini sebesar Rp 51,8 miliar.Selanjutnya, pemain besar industri bir di Indonesia, PT Delta Djakarta Tbk, juga menjadi penyumbang dividen terbesar untuk DKI. Setidaknya pada tahun ini sebanyak Rp 46,24 miliar diserahkan ke Jakarta sebagai pendapatan asli daerah. Ini naik tipis dibandingkan dividen yang diberikan Delta Djakarta pada 2010 ke Jakarta sebesar Rp 44,1 miliar.Di urutan keempat ada PD Pasar Jaya. Perusahaan membagi keuntungannya untuk Jakarta sebesar Rp 26,26 miliar pada tahun ini. Disusul oleh perusahaan properti, PT Jakarta Propertindo, yang memberikan dividen sebesar Rp 20 miliar.Dengan itu, total dividen dari lima perusahaan itu mencapai Rp 294,3 miliar. Menurut Kepala BPMP Jakarta, Terman Siregar, dari 25 perusahaan daerah milik Jakarta, hanya sedikit yang dapat menyumbang pemasukan yang besar untuk Jakarta.Saat ini, pemerintah daerah berusaha untuk menyehatkan sejumlah BUMD agar dapat menjalankan perusahaan dengan baik. Untuk itu, perlu dilihat rencana perusahaan ke depannya. "Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 2013 yang saya terima baru PD PAL Jaya dan PD Sarana Jaya. Lainnya masih dalam tahap pembahasan," ujar Terman, beberapa waktu lalu. ***
