Politisi Golkar Nilai Pengadaan Kain Sarung Rp 1 Miliar Lebih Proyek Akal-akalan untuk Pencitraan Wali Kota Pekanbaru

PEKANBARU, POTRETNEWS.com - Kabar pengadaan kain sarung oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dengan anggaran sebesar Rp 1 miliar lebih jadi perbincangan hangat di Kota Pekanbaru. Bahkan proyek fantastis yang dilakukan oleh Bagian Kesra di LPSE ini membuat kalangan legislatif meradang. Anggota Komisi I DPRD Kota Pekanbaru ini Yose Saputra, menilai bahwa proyek menghambur-hamburkan uang rakyat ini harus dibatalkan. Pasalnya masih banyak kebutuhan masyarakat yang harus diprioritaskan.

"Kita minta batalkan, proyek ini sangat tidak lazim, ketika anggaran di pemko mengalami krisis, bahkan keuangan daerah mengalami defisit hampir Rp1 triliun, pemko bisa-bisanya membuat anggaran pengadaan kain sarung," tanda Yose Saputra, Kamis (7/4/2016).

Selain itu, Politisi Golkar ini menilai Wali Kota Pekanbaru Firdaus ST MT telah melakukan proyek akal-akalan untuk sebuah pencitraan semata.

"Apa manfaatnya dari progam ini, semua masyarakat sudah punya kain sarung, ini proyek tak lazim dan tak memikirkan kesejahteraan masyarakat, namun lebih kepada pencitraan. Karena nilai Rp1 miliar tersebut adalah angka yang cukup besar,"kesalnya.

Padahal, lanjut Yose, banyak program yang lebih menguntungkan kepada masyarakat dan hasilnya langsung dirasakan masyarakat seperti pemerataan pembangunan, jika hanya dengan kain sarung dan dianggarkan Rp1 miliar lebih, Yose menganggap ini program mengada-ngada dan segera dibatalkan dan kembali melakukan kajian ulang.

"Pemko harus kaji ulang proyek ini, apa untungnya buat masyarakat, kalau bukan hanya kepentingan pencitraan kepala daerah menghadapi Pilkada," ketus Yose Saputra.

Selain minta dibatalkan dan dilakukan pengkajian ulang terhadap pengadaan kain sarung ini, Yose meminta dilakukan audit terhadap pihak-pihak yang telah mengesahkan anggaran pengadaan ini, agar tak menjadi polemik di kemudian hari.

"Jika kegitan ini tetap berjalan, kita minta agar pihak hukum terkait agar segera melakukan audit, karena menurut hemat kita kegitan ini tidak lebih kepada pemborosan anggran, pembohongan pada masyaraat dan menjadi ajang pencitraan bagi kepala daerah pada masyarakat," ujar Yose. ***

Editor:
Mukhlis