Satu Paket... Tak Hanya Rumah, Ratusan Mobil Dinas Juga Masih "Setia" Bersama Mantan Pejabat Riau

PEKANBARU, POTRETNEWS.com - Tidak hanya rumah dinas yang "dikuasai" banyak mantan pejabat di Pemerintah Provinsi Riau. Ratusan mobil dinas hingga saat ini digunakan mantan petinggi itu, baik itu yang sudah pensiun atau yang tidak menjabat lagi. Seperti dikutip potretnews.com dari Tribunpekanbaru.com yang menelusuri keberadaan mobil dinas mantan pejabat pemerintah provinsi ke gudang perlengkapan di Jl Kopan, Pekanbaru, Kamis (21/1/2016). Dari pengakuan seorang pegawai di Pemprov Riau, sejumlah mobil dinas masih dikuasai mantan pejabat. Salah seorang di antaranya mantan sekretaris daerah (Sekda).

"Sama Pak Sekda yang lama juga masih ada. Dulu dikembalikan tapi diambil lagi," ujar pegawai tersebut, yang minta namanya dirahasiakan.

Ternyata benar, mobil yang dulu dikembalikan mantan Sekda itu, yakni sedan Camry, tidak ditemukan lagi di gudang tersebut. Tribun coba konfirmasi kepada mantan sekda itu, namun telepon seluler pejabat eselon I Pemprov Riau itu tidak bisa dihubungi.

Tribun juga sempat mendatangi kediamannya di Jalan Rawamangun, Pekanbaru, namun ia sedang tidak berada di rumah.

Mobil dinas pejabat-pejabat eselon II yang tidak lulus assessment juga masih banyak dikuasai mereka. Sebelumnya memang sudah ada dikembalikan, tapi ternyata belakangan diambil kembali. Seperti mobil jenis double gardan yang banyak dikuasai mantan pejabat.

"Saya tidak perlu sebut namanya,"jelas Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau Indrawati Nasution ketika ditanya Tribun.

Indrawati mengaku sudah dua kali menyurati mantan-mantan pejabat yang masih bandel belum mengembalikan mobil dinas. Tapi belum juga ditanggapi.

"Kita sudah dua kali surati pejabat-pejabat yang masih menguasai mobil dinas itu," ujar Indrawati.

Ia mengatakan, BPKAD tidak akan tinggal diam dan akan menyurati lagi pejabat tersebut hingga ketigakalinya. Jika tidak ada respon juga, akan dilakukan penarikan paksa. "Kami akan diminta Satpol PP untuk melakukan penertiban," ujarnya.

Menurut Indrawati, seluruh mobil dinas yang dikuasai para mantan pejabat akan ditertibkan dan diberikan kepada yang berhak yakni pejabat-pejabat yang saat ini bertugas. "Pasti akan ditertibkan. Jadi kami minta kepada seluruh mantan pejabat yang masih menguasai mobil dinas untuk mengembalikannya," kata dia.

Kepala Sub Bagian Administrasi Aset BPKAD Riau Tengku Rigabrimayuda mengungkapkan, sesuai data aset dari tahun 1982, jumlah mobil dinas milik Pemprov Riau mencapai 2000-an lebih. Sayangnya, selama ini tidak terinventarisir secara baik. Baru tahun 2016 ini BPKAD akan fokus inventarisir selanjutnya ditertibkan.

"Untuk mendata mobdin (mobil dinas) itu memang butuh waktu lama, kami harus mengejar yang berjalan. Apalagi data-data mobil dinas itu haru kami luruskan apakah sudah lelang atau seperti apa," papar Tengku.

BPKAD sendiri sudah meminta kepada seluruh satuan kerja (Satker) untuk melakukan. Namun keterbatasan tenaga di Satker juga menurutnya menjadi kendala.

"Kami akan inventarisir seluruhnya, termasuk mobil dinas yang tidak sesuai peruntukannya akan dikejar dan didata. Kalau penertiban itu kewenangan pimpinan," jelas Tengku.

Plt Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman tegas mengatakan akan menertibkan seluruh mobil dinas sesuai dengan aturan. "Semuanya akan ditertibkan. Tidak bisa lagi amburadul aset kita termasuk mobil dinas ini,” ujar Andi Rachman sapaan akrabnya.

Andi meminta kepada pejabat yang saat ini tidak berhak menggunakan mobil dinas agar mengembalikannya kepada Pemerintah Provinsi Riau. Sehingga tidak perlu lagi dilakukan dengan cara penarikan paksa. "Mari bersama-sama kita dukung penertiban aset. Semuanya harus ikut menertibkan," ujarnya. ***