Molor dan Dinilai Bertele-tele Putuskan Kontrak Iklan Pilkada di Media Massa, Rekanan Berencana Gugat KPU Bengkalis

Molor dan Dinilai Bertele-tele Putuskan Kontrak Iklan Pilkada di Media Massa, Rekanan Berencana Gugat KPU Bengkalis

Ketua KPU Bengkalis Defitri Akbar saat melihat-lihat kotak suara di Kantor KPU. (foto: globalriau.com)

Senin, 30 November 2015 13:49 WIB
BENGKALIS, POTRETNEWS.com - Dana publikasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis, Riau, Tahun 2015, kembali dipertanyakan banyak pihak. Direktur CV Debby Mandiri Karya Teknik, Jufri, secara terang-terangkan menyatakan, kinerja aparatur KPU tidak profesional. Dalam kasus ini, Jufri mengaku kecewa karena sampai tanggal 25 November 2015, perangkat Sekretariat KPU Kabupaten Bengkalis belum memberikan keputusan terkait penayangan iklan kampanye tiga pasangan calon (paslon) di media massa.

"Jadwal sudah molor dua hari, KPU belum bisa memberikan keputusan, bicara kontrak kita tentunya berbicara setuju atau tidak. Saya rela kalau perusahaan saya tidak mendapatkan pengadaan ini, dan mungkin ini bukan rezeki saya, dan Allah Swt akan menetapkan rezeki saya di tempat yang lain," kata Jufri seperti dikutip potretnews.com dari globalriau.com.

Sikap KPU Bengkalis yang dinilainya bertele-tele, membuat dirinya berpikir bakal menempuh jalur hukum dengan menggugat lembaga penyelenggara pemilu/pilkada tersebut.

Sementara itu, Ketua Jaringan Pemantau Media (JPM) Bengkalis Indra Jaya mengungkapkan, untuk waktu pelaksanaan Pemilukada serentak tanggal 9 Desember 2015 sudah di depan mata. Tapi kenyataan di lapangan, warga Bengkalis masih buta siapa pasangan calon (paslon) bupati yang akan maju merebutkan kursi Bengkalis 1. Sosialisasi di media massa pun sama sekali tidak terlihat dan terdengar.

Ia menjelaskan, selama ini belum ada sosialisasi dari penyelenggara Pemilukada serentak 2015. Karena minimnya sosilaisasi tersebut, ia juga belum mengetahui siapa saja yang menjadi paslon bupati.

"Siapa saja yang maju jadi bupati tidak tahu. Iklan di media cetak, online, radio dan televisi sama sekali tidak ada. Apa karena tidak tersedianya anggaran, atau kegiatan sosialisasi ditiadakan oleh penyelenggara pemilu," sebut Indra Jaya alias Pakde, Rabu (25/11/15).

Terpisah Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bengkalis Defitri Akbar dihubungi, Rabu (25/11/15/2015) mengatakan, pihak KPU saat ini sedang mencari solusi terbaik, namun untuk urusan pengadaan lelang ini tidak menjadi domain KPU secara keseluruhan, akan tetapi juga melibatkan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Bengkalis, karena ULP dalam hal ini sebagai pelaksana tender kegiatan.

"Sebenarnya ini bukan menjadi urusan kami KPU, tapi menjadi domain ULP. Kita akan coba carikan solusinya nanti," ujarnya. ***

(Akham Sophian)
Kategori : Bengkalis, Politik
wwwwww