Calon Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir 2024-2029 Diminta tak Melakukan Kampanye Hitam

TEMBILAHAN, POTRETNEWS.com — Calon Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir (Inhil) Provinsi Riau yang akan maju pada kontestasi politik tahun 2024 ini, diharapkan lebih mengedepankan gagasan dan program dalam memajukan daerah. Tidak melakukan kampanye hitam dan menjatuhkan lawan politik, hanya untuk mencapai elektabilitas tinggi. Harapan tersebut disampaikan oleh Dr H Ali Azhar SSos MH, kepada media ini, Rabu (24/4/2024). Menurut tokoh agama ini, ada begitu banyak permasalahan yang sedang dihadapi Inhil. Semua itu dibutuhkan solusi konkret dalam mengatasinya.

”Inhil butuh pemimpin yang visioner, pemimpin yang bekerja keras untuk memajukan daerah. Bukan hanya pemimpin yang mengandalkan citra, apalagi pemimpin yang hanya bisa menjatuhkan lawan politik untuk mencapai tujuan," imbuhnya.

Ali Azhar mengatakan, dari 12 kabupaten/kota di Provinsi Riau, Inhil masuk daerah yang tertinggal dalam banyak aspek, termasuk kabupaten pemekaran pasca-reformasi. Makanya Inhil membutuhkan pemimpin yang berkualitas untuk memajukan daerah.

Mantan Anggota DPRD 2004-2009 Inhil ini menambahkan, setidaknya ada 2 permasalahan krusial yang meski jadi proritas pemimpin kedepan, yakni persoalan infrastruktur dan perekonomian masyarakat.

”Kita bisa saksikan begitu banyak ruas jalan yang rusak. Bangunan sekolah yang tidak memadai. Hingga pembangunam jembatan dan proyek lainnya yang terbengkalai. Itu semua harus dituntaskan oleh pemimpin kita yang baru nantinya," tambah pengasuh Pondok Pesantren Syekh Abdurrahman Siddik 2.

Dia melanjutkan, pembangunan di ibu kota kecamamatan juga meski digesa. Bisa dilihat, dari 20 kecamatan di Inhil, mungkin hanya 4 ibu kota kecamatan yang agak maju pembangunannya, yakni; Guntung, Kemuning, Pulau Kijang, Kota Baru, dan Tembilahan selaku ibu kota kabupaten.

Kemudian menurut dia, sektor ekonomi juga tidak kalah pentingnya, apalagi masyarakat Inhil sangat bergantung dengan produk perkebunan. Untuk diketahui, permasalah yang menyangkut sektor perkebunan banyak, mulai dari lahan kritis, perkebunan tua yang tidak produktif hingga konflik agraria dengan perusahaan. Permasalahan lainnya terkait sektor ini adalah persoalan harga, dimana harga kelapa telah dimonopoli oleh salah satu perusahaan di Inhil dan itu sudah berlangsung sejak lama. Sehingga harga kelapa sangat bergantung dengan standar harga perusahaan yang dimaksud.

”Untuk itu kita butuh pemimpin yang kreatif, apalagi untuk perbaikan dan rehabilitasi lahan perkebunan. Butuh dana besar dan tidak bisa mengandalkan APBD. Inhil harus mengambil dana dari APBN ataupun APBD Provinsi, itu semua hanya bisa dilakukan oleh pemimpin yang visioner dan kreatif," pungkasnya.***