Pemerintah Provinsi Riau dan DPRD Sepakat KUA-PPAS 2017 Sebesar Rp9,8 Triliun

PEKANBARU, POTRETNEWS.com - Pemerintah Provinsi Riau bersama DPRD akhirnya menyepakati Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017 sebesar Rp9,8 triliun. Kesepakatan ini setelah pihak Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau melakukan pembahasan maraton. Penandatanganan memorandum of understanding (MoU) dilakukan melalui rapat paripurna, Rabu(23/11/2016). Turut hadir Gubernur Riau Ir H Arsyadjuliandi Rachman MBA.

Ketua DPRD Riau Dra Hj Septina Primawati MM mengatakan, MoU ini merupakan bagian awal dari pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2017.

"Harapan kami dengan ditandatanganinya nota kesepakatan ini pembahasan RAPD Riau 2017 dapat kita lanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya. Karena waktu amat sempit, untuk membahas RAPBD Riau 2017 ini dilakukan sesegara mungkin oleh Banggar dan TAPD dan komisi-komisi," kata Septina.

Seperti diketahui, setelah penandatangan Mou KUA PPAS ini, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau bersama Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) akan melakukan pembahasan kembali, yang akhirnya dilakukan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2017.

Sebelumnya Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Manahara Manurung mengaku dewan menerima draf KUA-PPAS RAPBD murni tahun 2017 dari Pemprov Riau dengan total Rp9,8 triliun atau terjadi penurunan dari tahun sebelumnya sebesar Rp10,3 triliun.

Dia mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk membahas RAPBD ini secara maraton dengan seluruh mitra kerja yang ada di komisi-komisi. Diharapkan, akhir bulan ini pengesahan APBD Murni tahun 2017 sudah bisa dilaksanakan.

"Kami optimis akhir bulan ini dapat disahkan. Jika kawan-kawan DPRD Riau mau bekerja keras siang malam dan hari libur untuk membahas APBD Murni ini, saya yakin bisa tercapai akhir bulan ini," tuturnya. Hal senada juga dikatakan Wakil Ketua DPRD Riau Sunaryo. Jika pengesahan bisa dilakukan bulan ini, maka Januari 2017 mendatang, anggaran dan program kerja sudah bisa dilakukan.

"Kami juga akan menyesuaikan dengan SOTK baru yang sudah disahkan, kemarin. Setelah disahkan, tunggu verifikasi dua minggu dari Kementrian Dalam Negeri, jadi kita perkirakan awal Januari APBD Murni sudah bisa dilakukan. Jadi kami tidak menunggu lama lagi seperti dulu," ujar dia. ***