Wardan Batalkan Pembangunan Kantor Bupati Inhil, LSM: SKPD Jangan Cuma Mengekor ke Mana Bupati, Kreatiflah Cari Anggaran di Provinsi dan Pusat

TEMBILAHAN, POTRETNEWS.com - Bupati Indragiri Hilir (Inhil), Riau, HM Wardan, membatalkan rencana pembangunan kantor bupati yang diwacanakan akan menggunakan dana dari APBD murni tahun 2016. Alasan pembatalan untuk memprioritaskan pada sektor perkebunan, pendidikan dan kesehatan. Bahkan pembatalan tersebut menurut bupati, telah ia bicarakan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). "Karena banyak masih banyak yang jadi prioritas, makanya kita batalkan untuk sementara waktu," kata Wardan kepada sejumlah wartawan, Kamis (17/12/2015).

Mantan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau tersebut, menyatakan komitmen akan tetap melanjutkan rencana pembangunan kantor bupati tersebut. Solusinya dengan mencari dana dari APBD provinsi dan APBN.

"Kita akan tetap melanjutkan pembangunan tersebut di masa mendatang. Tapi akan kita fokuskan dengan menarik dana dari provinsi dan pusat," janji Wardan. Sebelumnya, sejumlah elemen seperti pemuda, mahasiswa dan LSM menolak rencana pembangunan kantor bupati tersebut. Bahkan mereka melakukan dialog tertutup di Aula Kantor Bappeda Inhil, Kamis (17/12/2015). Pertemuan dipimpin langsung oleh Plt Sekdakab Inhil H Fauzar SE, didampingi Kepala Bappeda Inhil Tengku Jauhari dan Kepala Satpol PP TM Syaifullah.

Ketua LSM Perjuangan Anak Negeri (Peran) Firmansah, kepada potretnews.com mengapresiasi pembatalan yang dilakukan oleh bupati. Menurut dia, mereka setuju dengan pembangunan tersebut, asalkan bisa menggunakan dana dari APBD provinsi dan pusat.

"Siapa yang tidak ingin kantor bupati yang megah, karena itu akan jadi kebanggaan masyarakat Inhil. Tapi harus mampu mencari dana dari provinsi dan pusat. Itulah yang menjadi tugas Bappeda Inhil," ujar Firmansyah.

Dia menyesalkan sikap SKPD yang tidak kreatif dan selama ini terkesan hanya bisa mengekor ke mana bupati. Padahal ada begitu banyak anggaran di provinsi dan pusat yang bisa ditarik ke Inhil, termasuk untuk pembangunan kantor bupati. Sangat disayangkan itu tidak mampu dilakukan, termasuk Bappeda Inhil.

"Bappeda Inhil jangan cuma menyusun dan mengetik usulan anggaran APBD Inhil, tapi juga proaktif untuk mencari dana dari luar. Kasihan bupati kalau kerja cuma sendiri, saat ada masalah, bupati juga yang harus tanggung jawab dan dipersalahkan," ujarnya. ***