Masih di Bawah 50 %, Gubri Ingatkan OPD yang belum Maksimalkan Realisasi Penyerapan Anggaran

PEKANBARU, POTRETNEWS.com — Gubernur Riau (Gubri) H Syamsuar menegaskan kepada seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) untuk segera merealisasikan kegiatan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah (APBD).

”Kami sudah sampaikan kepada semua OPD agar bulan November ini sudah mulai maksimal. Jadi November ini mereka harus maksimal sehingga nanti progresnya bisa naik,” ujar Syamsuar, Jumat (29/10/2021).

Syamsuar juga menjelaskan arahan dari Presiden Joko Widodo agar seluruh daerah untuk memaksimalkan anggaran. Apalagi kegiatan sifatmya bersentuhan langsung dengan masyarakat.

“Kemarin waktu arahan bapak Presiden hasilnya juga sama, jadi kemajuan APBD itu dipercepat, agar bisa APBD itu berjalan maksimal, berkaitan dengan kegiatan tersebut,” ucap Syamsuar.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, SF Hariyanto menjelaskan, hingga per tanggal 29 Oktober, realisasi APBD Provinsi Riau masih rendah. Untuk realisasi keuangan baru 60,6 persen dan fisik 67,7 persen. Sekda juga sudah mengumpulkan seluruh OPD yang realisasi rendah, termasuk OPD yang memiliki anggaran besar.

"Hari ini kami rapat evaluasi realisasi APBD Riau 2021. Ini rapat persiapan sebelum kami rapat dengan pak gubernur dan wakil gubernur pada minggu pertama November nanti. Realisasi fisik sekarang 67,7 persen, keuangan 60,6 persen," kata Sekda, SF Hariyanto, usai memimpin rapat.

"Jadi OPD yang kami kategorikan rendah, kami kumpulkan, dan kami pertanyakan apa kendalanya. Ini tadi ada dinas PU, dinas perkebunan, dinas pendidikan, dinas PMD (pemberdayaan masyarakat desa), dinas kesehatan. Kita targetkan realisasi akhir tahun diatas 90 persen,” tegas Sekda.

Dari realisasi keuangan OPD yang masih dibawah 40 persen, yakni Dinas PUPR realisasi keuangan sebesar 36,57 persen dan fisik 47,18 persen, kemudian Dinas Perkebunan realisasi keuangan 50,08 persen dan fisik 58,14 persen, Dinas Pendidikan keuangan 65,62 persen dan fisik 75,43 persen, Dinas Kesehatan keuangan 56,61 persen dan fisik 71,71 persen.***