Ahli Sistem Politik: Pilkada Itu untuk Rakyat, Ditunda pun Tidak Apa-Apa…

PEKANBARU, POTRETNEWS.com — Desakan agar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 ditunda semakin deras karena khawatir terhadap ancaman penularan virus corona (Covid-19). Korban positif corona tidak hanya menyasar warga biasa, namun juga orang nomor satu di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Indonesia.

”Pilkada itu untuk rakyat, jadi segala sesuatu dilakukan dengan kesepakatan bersama. Dan jika pilkada ditunda karena demi mengutamakan keselamatan rakyat, maka tidak apa-apa,” kata Yantos, Ahli Sistem Politik Indonesia kepada potretnews.com, Senin, (21/9/2020).

Dia berpendapat, penundaan pilkada akibat Covid-19 bukan salah satu bentuk kegagalan demokrasi, karena kondisinya memang sangat tidak memungkinkan untuk dilaksanakannya pemilu dan berpotensi akan meningkatkan kasus positif Covid-19.

”Saya melihat penundaan pilkada ini bukan karena kegagalan demokrasi, tetapi lebih kepada untuk mengutamakan keselamatan rakyat. Jika tetap dilanjutkan, ditakutkan proses pemilu kurang berkualitas, mengingat kasus Covid-19 di Indonesia semakin tinggi jumlahnya. Lagi pula pemilu hanya ditunda, bukan ditiadakan,” kata akademisi dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN Suska) Riau ini.

Yantos berharap, jika pelaksanaan pilkada serentak dilaksanakan, maka kendala-kendala teknis seperti pilkada lalu tidak terulang kembali.

”Saya harap ke depannya tidak ada lagi informasi klasik seperti tidak memberikan hak suara karena tidak terdaftar. Usahakan jangan sampai ada hak suara terbuang karena prosedur,” pungkasnya.

Untuk diketahui, sebanyak sembilan kota dan kabupaten di Riau akan menggelar pilkada serentak tahun 2020. Adapun daerah itu yakni; Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Rokan Hulu, dan Kabupaten Rokan Hilir. *1