PotretNews.com Rabu 12 Agustus 2020
Home >  Berita >  Umum

Kades Kelola Dana Desa Rp1 Miliar per Tahun Rawan Penyelewengan

Kades Kelola Dana Desa Rp1 Miliar per Tahun Rawan Penyelewengan

Ilustrasi/INTERNET

Kamis, 02 Juli 2020 11:41 WIB

JAKARTA, POTRETNEWS.com — Besarnya jumlah Dana Desa yang dialokasikan untuk satu desa dinilai oleh mantan Pimpinan KPK Laode Muhammad Syarif membuka celah penyelewengan.

Laode mengatakan, potensi korupsi rentan terjadi ketika kepala desa kuasa untuk mengelola anggaran hingga Rp1 miliar per tahun.

”Ketika kepala desa diberi kekuasaan untuk mengelola Rp1 miliar per tahun maka ada gula ada semut, ada uang ada apa? Itu perlu kita pikirkan, Apakah orang desa jujur, mandiri, itu benar-benar masih ada atau tidak," ujar Laode dalam diskusi webinar Kongres Kebudayaan Desa, Rabu (1/7/2020).

Laode mengatakan rentang kendali dalam mengawasi Dana Desa sangat sulit jumlah desa yang sangat banyak di Indonesia. Berdasarkan catatan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) terdapat 74.954 desa setanah air.

Bahkan hingga ada desa fiktif yang dibuat demi untuk mendapatkan Dana Desa. "Rentang kendalinya itu sangat sukar. Jadi dari segi untuk me-manage Dana Desa itu dengan rentang kendali yang seperti itu, hampir-hampir susah," tutur Laode, seperti dilansir tribunnews.com.

Selain itu, Laode mengatakan penyebab pengelolaan Dana Desa sulit diawasi adalah karena dualisme dalam pengurusan desa antara Kemendesa PDTT dan Kementerian Dalam Negeri. "Mengapa sekarang agak susah untuk mengawasi dana desa itu adalah dualisme yang belum berakhir antara Kemendesa PDTT dengan Kemendagri sehingga Dana Desa itu tidak diurus dalam satu komando yang lebih baik," ucap Laode.

Menurut Laode, dualisme ini membuat implementasi pengawasan serta tata kelola Dana Desa menjadi sulit. Laode menilai pemerintah perlu membenahi serta memberikan kejelasan mengenai pengelolaan desa.

”Jadi itu memperkusut implementasi, menyulitkan pengawasan, dan menyusahkan tata kelola. Dan akhirnya biasanya dorong-dorongan antara keduanya dan ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah,” pungkas Laode. ***/Riau

Editor:
Akham Sophian

       
        Loading...    
           
Kategori : Umum
Loading...
www www