Hasil Monitoring di Empat Wilayah Termasuk Pekanbaru: Risiko Korupsi di Daerah Sangat Tinggi
 |
Gambar hanya ilustrasi. (KUMPARAN) |
Rabu, 24 Juli 2019 19:39 WIB
JAKARTA, POTRETNEWS.com - Risiko korupsi di daerah dinilai sangat tinggi. Hal tersebut ditemukan dari hasil riset Transperancy International Indonesia (TII). Manager Riset TII Wawan Suyatmiko mengatakan risiko korupsi terbesar ada di sektor perizinan, tata negara, dan keuangan negara. Potensi korupsi rata-rata 3,28 dari skor 4 poin. Sedangkan dampak korupsi rata-rata 3,93 poin.
Menurut dia, ini merupakan skor tertinggi dibandingkan dua penilaian lainnya, yaitu partisipasi masyarakat, dan dampak antikorupsi.
”Risiko terbesar terletak di keuangan negara, lalu dampak terasa di perizinan dan tata negara," kata Wawan dalam seminar hasil monitoring dan evaluasi strategi nasional pencegahan korupsi (stranas PK) daerah, di Jakarta, Rabu, 24 Juli 2019.
Wawan mengungkapkan potensi korupsi keuangan negara sangat tinggi di angka 3,98 poin. Hal itu terjadi karena sulit mengakses Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau anggaran daerah lainnya. Pemerintah daerah diminta lebih transparan mencegah praktik korupsi.
Sedangkan dampak korupsi tertinggi ada di bagian perizinan dan tata negara dengan rerata 4 poin. Riset tersebut melihat praktik korupsi berdampak cukup besar dengan tata kelola, sosial, dan ekonomi.
Sementara itu, potensi korupsi terendah ada di penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Namun, dari angkanya masih terbilang sangat tinggi dengan 3,66 poin.
Riset TII ini merupakan hasil monitoring dan evaluasi stranas PK di empat daerah yaitu Makassar, Malang, Semarang, dan Pekanbaru. Riset yang dilakukan pada Juli 2018-April 2019 dengan metode wawancara mendalam. Respondennya ialah organisasi masyarakat sipil (CSO) di daerah tersebut. ***
Berita ini telah tayang di medcom.id dengan judul "Risiko Korupsi di Daerah Tinggi"
Editor:
Akham Sophian
Menurut dia, ini merupakan skor tertinggi dibandingkan dua penilaian lainnya, yaitu partisipasi masyarakat, dan dampak antikorupsi.
”Risiko terbesar terletak di keuangan negara, lalu dampak terasa di perizinan dan tata negara," kata Wawan dalam seminar hasil monitoring dan evaluasi strategi nasional pencegahan korupsi (stranas PK) daerah, di Jakarta, Rabu, 24 Juli 2019.
Wawan mengungkapkan potensi korupsi keuangan negara sangat tinggi di angka 3,98 poin. Hal itu terjadi karena sulit mengakses Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau anggaran daerah lainnya. Pemerintah daerah diminta lebih transparan mencegah praktik korupsi.
Sedangkan dampak korupsi tertinggi ada di bagian perizinan dan tata negara dengan rerata 4 poin. Riset tersebut melihat praktik korupsi berdampak cukup besar dengan tata kelola, sosial, dan ekonomi.
Sementara itu, potensi korupsi terendah ada di penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Namun, dari angkanya masih terbilang sangat tinggi dengan 3,66 poin.
Riset TII ini merupakan hasil monitoring dan evaluasi stranas PK di empat daerah yaitu Makassar, Malang, Semarang, dan Pekanbaru. Riset yang dilakukan pada Juli 2018-April 2019 dengan metode wawancara mendalam. Respondennya ialah organisasi masyarakat sipil (CSO) di daerah tersebut. ***
Berita ini telah tayang di medcom.id dengan judul "Risiko Korupsi di Daerah Tinggi"
Editor:
Akham Sophian
