Empat Pulau Gambut di Riau Terancam Hilang akibat Abrasi
 |
Pulau terdepan Indonesia di Kepulauan Meranti rontok kena abrasi. (TRIBUNNEWS) |
Jum'at, 19 Juli 2019 15:10 WIB
PEKANBARU, POTRETNEWS.com - Ada empat pulau gambut di Provinsi Riau terancam tenggelam jika tak segera diselamatkan akibat abrasi hempasan ombak Selat Malaka. Pulau tersebut dua di Kabupaten Bengkalis antara lain Pulau Bengkalis dan Rupat.
Kemudian ada di Kepulauan Meranti yakni Pulau Rangsang dan Kabupaten Rokan Hilir, Pulau Batumandi.
Akhir Juni 2019 lalu, sebuah penelitian kemudian menjadi penting disampaikan kepada publik mengenai ancaman tenggelamnya Pulau Bengkalis, Provinsi Riau, akibat abrasi ombak Selat Malaka.
Penelitian itu disampaikan Guru Besar Universitas Yamaguchi, Jepang, Profesor Koichi Yamamoto, bekerja sama dengan Universitas Riau (Unri). Seketika penelitian itu memantik keresahan masyarakat di Riau. Pemerintah pusat pun langsung menggelar beberapa kali rapat mengatasi abrasi yang mengkhawatirkan itu.
Termasuk menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) oleh Kementerian Koordinator Kemaritiman (Kemenko Maritim) pada Selasa, 16 Juli 2019, di kantor kementerian tersebut.
Dilansir dari laman Facebook Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG), Nazir Foead, rakor tersebut dipimpin langsung oleh Menko Kemaritiman Luhur Binsar Panjaitan dan Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil, Gubernur Riau Syamsuar, Kepala BNPB Doni Munardo, Kepala BPPT, Dirjen PPKL KLHK, Wakil KSAL, KKP, Kemendes dan LIPI membahas upaya pencegahan abrasi di pulau-pulau gambut di Provinsi Riau.
”Pemerintah serius memperhatikan nasib pulau-pulau gambut terluar, di samping intervensi fisik juga dimasukkan komponen pemberdayaan ekonomi masyarakat/petani gambut dalam rencana aksi akan disusun oleh BPPT dalam dua minggu ini atas masukan Kementerian dan Lembaga terkait," tulis Nazir Foead.
Dalam penelitiannya, Koichi menjelaskan, gambut di Pulau Bengkalis mengalami longsor atau peat slide serta terburai ke laut atau bog burst. Pemicu proses ini, selain deforestasi dan alih guna lahan gambut, juga akibat masifnya kanalisasi sebagai upaya drainasi dalam pembangunan perkebunan dan hutan tanaman inustri (HTI).
Ahli Enviromental Engineering dan Sediment Transport Jepang telah melakukan penelitian selama enam tahun terakhir di Pulau Bengkalis, satu dari empat pulau berada di pesisir Riau, tepat berlokasi di bibir Selat Malaka.
Dalam diskusi tersebut, Yamamoto menyoroti aspek penting ia jumpai di lapangan antara lain peat failure dan dampaknya bagi pulau-pulau gambut di Riau, termasuk Pulau Bengkalis. Masifnya kanalisasi sebagai upaya drainasi dalam pembangunan perkebunan dan HTI juga penyumbang terbesar ancaman itu.
”Kanal-kanal mengiris kubah gambut dan mengoyak keutuhan lahan gambut. Akibatnya, ketika hujan deras turun bongkahan-bongkahan gambut longsor dan terburai ke arah laut," jelasnya.
Proses ini, katanya, sangat degeneratif dan mengancam eksistensi pulau-pulau gambut dalam jangka panjang. "Melalui proses ini, daratan pulau gambut bisa lenyap dengan laju mencapai 40 meter per tahun," tuturnya.
Pemberian Izin HTI
Sementara itu, peneliti gambut Riau lulusan doktor universitas di Jepang, Dr Prayoto mengatakan, ia setuju dengan hasil penelitian Koichi.
Meskipun ia belum membaca artikel utuh hasil penelitian Koichi, namun Prayoto menjelaskan, abrasi di pesisir Riau kian mengkhawatirkan.
Bahkan, ancaman abrasi tak hanya berlaku di Pulau Bengkalis, namun juga pulau-pulau lainnya di pesisir Riau dan berhadapan langsung dengan Selat Malaka. Seperti Pulau Rupat, juga masuk dalam Kabupaten Bengkalis dan pulau-pulau di Kabupaten Kepulauan Meranti.
”Sebenarnya abrasi akibat ombak pantai di Selat Malaka itu sejak dulu. Ombak di Selat Malaka juga terkenal kuat sejak dulu. Nah, pertanyaannya kenapa sekarang abrasi semakin parah?" katanya.
Ia menjelaskan, inti dari semakin parahnya abrasi tersebut adalah perencanaan diterapkan pemerintah di pulau-pulau itu tidak adaptif. Ia mencontohkan, pemberian izin-izin perkebunan dan konsesi HTI di pulau berkontur gambut, seperti Pulau Rangsang, Rupat dan Bengkalis merupakan sumber utama masalah ancaman.
”Kita berikan perizinan akasia dan sawit di pulau-pulau. Seperti Pulau Padang, dijadikan hamparan akasia," kata laki-laki 39 tahun kerap keluar masuk pulau gambut itu.
Aktivitas perkebunan tersebut kerap diawali dengan pembuatan kanal dan pengeringan air sebelumnya membasahi gambut. Akibatnya, air di gambut menghilang. Saat musim kering rawan terbakar dan musim hujan banjir mengintai.
Pengeringan juga berdampak dengan penurunan tanah gambut. Sementara, ketika bagian hulu rusak, maka bagian hilir yaitu di pantai otomatis terdampak.
Gambut dan mangrove yang berada di bibir pantai pulau-pulau itu saling terkait. Tanahnya bersambungan. Air gambut menekan ke bawah kemudian ke hilir. "Sudahlah dikeringkan, dibakar, kita tidak siap dengan kondisi itu," ujarnya.
Permasalahan kedua, tuturnya, saat pemerintah pusat membuat kebijakan penyelamatan pulau gambut, namun tidak mengikutsertakan warga lokal. Prayoto menjuluki dirinya sebagai anak jalanan karena sering keluar masuk lahan gambut mengaku kondisi itu membuat kebijakan tak berjalan dengan baik.
”Kebijakan pusat, mereka tidak melibatkan anak jalanan, yang tau lokasi yang tinggal di sana. Itu yang belum sampai di sana," tuturnya seraya mengatakan kebijakan antara pemerintah pusat dan warga lokal ibarat hubungan hamba dengan Tuhannya.
Ia berharap upaya penyelamatan pulau gambut dilakukan secara komprehensif, serta menyertakan masyarakat dan peneliti setempat sehingga ancaman tenggelamnya pulau Bengkalis dan sekitarnya bisa teratasi. ***
Berita ini telah tayang di suara.com dengan judul "Miris, 4 Pulau Gambut di Riau Terancam Tenggelam"
Editor:
Akham Sophian
Kemudian ada di Kepulauan Meranti yakni Pulau Rangsang dan Kabupaten Rokan Hilir, Pulau Batumandi.
Akhir Juni 2019 lalu, sebuah penelitian kemudian menjadi penting disampaikan kepada publik mengenai ancaman tenggelamnya Pulau Bengkalis, Provinsi Riau, akibat abrasi ombak Selat Malaka.
Penelitian itu disampaikan Guru Besar Universitas Yamaguchi, Jepang, Profesor Koichi Yamamoto, bekerja sama dengan Universitas Riau (Unri). Seketika penelitian itu memantik keresahan masyarakat di Riau. Pemerintah pusat pun langsung menggelar beberapa kali rapat mengatasi abrasi yang mengkhawatirkan itu.
Termasuk menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) oleh Kementerian Koordinator Kemaritiman (Kemenko Maritim) pada Selasa, 16 Juli 2019, di kantor kementerian tersebut.
Dilansir dari laman Facebook Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG), Nazir Foead, rakor tersebut dipimpin langsung oleh Menko Kemaritiman Luhur Binsar Panjaitan dan Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil, Gubernur Riau Syamsuar, Kepala BNPB Doni Munardo, Kepala BPPT, Dirjen PPKL KLHK, Wakil KSAL, KKP, Kemendes dan LIPI membahas upaya pencegahan abrasi di pulau-pulau gambut di Provinsi Riau.
”Pemerintah serius memperhatikan nasib pulau-pulau gambut terluar, di samping intervensi fisik juga dimasukkan komponen pemberdayaan ekonomi masyarakat/petani gambut dalam rencana aksi akan disusun oleh BPPT dalam dua minggu ini atas masukan Kementerian dan Lembaga terkait," tulis Nazir Foead.
Dalam penelitiannya, Koichi menjelaskan, gambut di Pulau Bengkalis mengalami longsor atau peat slide serta terburai ke laut atau bog burst. Pemicu proses ini, selain deforestasi dan alih guna lahan gambut, juga akibat masifnya kanalisasi sebagai upaya drainasi dalam pembangunan perkebunan dan hutan tanaman inustri (HTI).
Ahli Enviromental Engineering dan Sediment Transport Jepang telah melakukan penelitian selama enam tahun terakhir di Pulau Bengkalis, satu dari empat pulau berada di pesisir Riau, tepat berlokasi di bibir Selat Malaka.
Dalam diskusi tersebut, Yamamoto menyoroti aspek penting ia jumpai di lapangan antara lain peat failure dan dampaknya bagi pulau-pulau gambut di Riau, termasuk Pulau Bengkalis. Masifnya kanalisasi sebagai upaya drainasi dalam pembangunan perkebunan dan HTI juga penyumbang terbesar ancaman itu.
”Kanal-kanal mengiris kubah gambut dan mengoyak keutuhan lahan gambut. Akibatnya, ketika hujan deras turun bongkahan-bongkahan gambut longsor dan terburai ke arah laut," jelasnya.
Proses ini, katanya, sangat degeneratif dan mengancam eksistensi pulau-pulau gambut dalam jangka panjang. "Melalui proses ini, daratan pulau gambut bisa lenyap dengan laju mencapai 40 meter per tahun," tuturnya.
Pemberian Izin HTI
Sementara itu, peneliti gambut Riau lulusan doktor universitas di Jepang, Dr Prayoto mengatakan, ia setuju dengan hasil penelitian Koichi.
Meskipun ia belum membaca artikel utuh hasil penelitian Koichi, namun Prayoto menjelaskan, abrasi di pesisir Riau kian mengkhawatirkan.
Bahkan, ancaman abrasi tak hanya berlaku di Pulau Bengkalis, namun juga pulau-pulau lainnya di pesisir Riau dan berhadapan langsung dengan Selat Malaka. Seperti Pulau Rupat, juga masuk dalam Kabupaten Bengkalis dan pulau-pulau di Kabupaten Kepulauan Meranti.
”Sebenarnya abrasi akibat ombak pantai di Selat Malaka itu sejak dulu. Ombak di Selat Malaka juga terkenal kuat sejak dulu. Nah, pertanyaannya kenapa sekarang abrasi semakin parah?" katanya.
Ia menjelaskan, inti dari semakin parahnya abrasi tersebut adalah perencanaan diterapkan pemerintah di pulau-pulau itu tidak adaptif. Ia mencontohkan, pemberian izin-izin perkebunan dan konsesi HTI di pulau berkontur gambut, seperti Pulau Rangsang, Rupat dan Bengkalis merupakan sumber utama masalah ancaman.
”Kita berikan perizinan akasia dan sawit di pulau-pulau. Seperti Pulau Padang, dijadikan hamparan akasia," kata laki-laki 39 tahun kerap keluar masuk pulau gambut itu.
Aktivitas perkebunan tersebut kerap diawali dengan pembuatan kanal dan pengeringan air sebelumnya membasahi gambut. Akibatnya, air di gambut menghilang. Saat musim kering rawan terbakar dan musim hujan banjir mengintai.
Pengeringan juga berdampak dengan penurunan tanah gambut. Sementara, ketika bagian hulu rusak, maka bagian hilir yaitu di pantai otomatis terdampak.
Gambut dan mangrove yang berada di bibir pantai pulau-pulau itu saling terkait. Tanahnya bersambungan. Air gambut menekan ke bawah kemudian ke hilir. "Sudahlah dikeringkan, dibakar, kita tidak siap dengan kondisi itu," ujarnya.
Permasalahan kedua, tuturnya, saat pemerintah pusat membuat kebijakan penyelamatan pulau gambut, namun tidak mengikutsertakan warga lokal. Prayoto menjuluki dirinya sebagai anak jalanan karena sering keluar masuk lahan gambut mengaku kondisi itu membuat kebijakan tak berjalan dengan baik.
”Kebijakan pusat, mereka tidak melibatkan anak jalanan, yang tau lokasi yang tinggal di sana. Itu yang belum sampai di sana," tuturnya seraya mengatakan kebijakan antara pemerintah pusat dan warga lokal ibarat hubungan hamba dengan Tuhannya.
Ia berharap upaya penyelamatan pulau gambut dilakukan secara komprehensif, serta menyertakan masyarakat dan peneliti setempat sehingga ancaman tenggelamnya pulau Bengkalis dan sekitarnya bisa teratasi. ***
Berita ini telah tayang di suara.com dengan judul "Miris, 4 Pulau Gambut di Riau Terancam Tenggelam"
Editor:
Akham Sophian
