Aset Pemprov Riau Berantakan, DPRD Soroti Kinerja BPKAD
 |
Ilustrasi. (INTERNET) |
Jum'at, 05 Juli 2019 12:43 WIB
PEKANBARU, POTRETNEWS.com - Format Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau menuai kritik politisi Gerindra, Marwan Yohanis. Anggota Komisi III DPRD Riau itu mengusulkan supaya urusan aset dan keuangan terpisah. Pemisahan kedua bidang ini diyakini akan membuat kinerja instansi itu lebih maksimal.
”Lebih baik dibentuk badan aset sendiri, sehingga orang-orangnya fokus mengelolah aset. Ini enggak, malah disatukan. Akibatnya orang-orangnya fokus ke keuangan sementara aset terabaikan," katanya usai sidang paripurna DPRD Riau, Kamis (4/7/2019).
Komisi III, urai Marwan, sudah lama mengkritisi kerja BPKAD lantaran tidak memiliki database aset. Ketidakadaan database tadi akhirnya berdampak pada sulitnya melakukan pembenahan aset, terutama saat melakukan inventarisasi.
”Kita enggak punya database yang konkrit soal kepemilikan aset. Ada aset tapi tak terdata, atau ada catatannya tapi tak ada asetnya. Begitu juga ada aset yang dimiliki mantan pejabat ASN tapi tak dikembalikan," tambahnya.
Keberadaan database aset merupakan pondasi utama dalam menghargai aset yang dimiliki. Selain itu tindakan tersebut akan mempermudah Pemprov Riau melakukan pengelolaan terhadap aset - aset yang dimiliki, dimana opsi tersebut berpeluang menaikan omset Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Lebih jauh Marwan menyebut, Riau masih jauh tertinggal dalam pengelolaan aset ketimbang Pemerintah DKI Jakarta . Dia menyebut, di Jakarta, publik setempat dapat mengakses database aset milik pemda.
Adapun persoalan pengelolaan aset milik Pemprov Riau, menuai sorotan publik usai terbongkarnya mobil - mobil dinas yang tak membayar pajak. Bukan hanya itu, Gubernur Riau Syamsuar juga mendapati adanya pejabat yang menguasai mobil dinas lebih dari satu. Bahkan bekas Bupati Siak itu mendapati ada mantan pejabat yang menguasai mobil dinas. ***
Artikel ini telah tayang di gatra.com dengan judul "Berantakannya Aset Pemprov Riau"
Editor:
Akham Sophian
”Lebih baik dibentuk badan aset sendiri, sehingga orang-orangnya fokus mengelolah aset. Ini enggak, malah disatukan. Akibatnya orang-orangnya fokus ke keuangan sementara aset terabaikan," katanya usai sidang paripurna DPRD Riau, Kamis (4/7/2019).
Komisi III, urai Marwan, sudah lama mengkritisi kerja BPKAD lantaran tidak memiliki database aset. Ketidakadaan database tadi akhirnya berdampak pada sulitnya melakukan pembenahan aset, terutama saat melakukan inventarisasi.
”Kita enggak punya database yang konkrit soal kepemilikan aset. Ada aset tapi tak terdata, atau ada catatannya tapi tak ada asetnya. Begitu juga ada aset yang dimiliki mantan pejabat ASN tapi tak dikembalikan," tambahnya.
Keberadaan database aset merupakan pondasi utama dalam menghargai aset yang dimiliki. Selain itu tindakan tersebut akan mempermudah Pemprov Riau melakukan pengelolaan terhadap aset - aset yang dimiliki, dimana opsi tersebut berpeluang menaikan omset Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Lebih jauh Marwan menyebut, Riau masih jauh tertinggal dalam pengelolaan aset ketimbang Pemerintah DKI Jakarta . Dia menyebut, di Jakarta, publik setempat dapat mengakses database aset milik pemda.
Adapun persoalan pengelolaan aset milik Pemprov Riau, menuai sorotan publik usai terbongkarnya mobil - mobil dinas yang tak membayar pajak. Bukan hanya itu, Gubernur Riau Syamsuar juga mendapati adanya pejabat yang menguasai mobil dinas lebih dari satu. Bahkan bekas Bupati Siak itu mendapati ada mantan pejabat yang menguasai mobil dinas. ***
Artikel ini telah tayang di gatra.com dengan judul "Berantakannya Aset Pemprov Riau"
Editor:
Akham Sophian
