Jokowi Soroti Konflik PTPN V dengan Warga Kampar Saat Rapat Kabinet
 |
Ilustrasi/INTERNET. |
Jum'at, 03 Mei 2019 11:55 WIB
JAKARTA, POTRETNEWS.com - Presiden Joko Widodo kembali menggelar rapat kabinet terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat 3 Mei 2019. Rapat masih membahas mengenai sertifikasi tanah. Hal itu mengingat masih banyaknya konflik tanah, baik antara sesama masyarakat, maupun masyarakat dengan negara.
"Seperti juga yang terakhir saya temui yaitu yang berkaitan dengan kasus tanah antara rakyat dan PTPN yang terjadi di Provinsi Riau di Kabupaten Kampar," kata Jokowi dalam sambutan rapat.
Konflik yang dimaksud adalah antara PTPN V dengan warga Kampar Riau. Ada sekira 2.800 hektar lahan yang menjadi sengketa. Menurut warga, lahan itu adalah tanah ulayat mereka yang dikuasai PTPN V.
Jokowi yakin, masalah seperti ini tidak hanya di Kabupaten Kampar. Tapi banyak persoalan lain juga di daerah, yang menjadi konflik antara negara melalui BUMN dengan masyarakat lokal.
”Saya minta segera diselesaikan secepat-cepatnya, dituntaskan agar rakyat memiliki kepastian hukum ada rasa keadilan," katanya.
Konsesi yang diberikan ke swasta atau BUMN, Jokowi menegaskan, jika di dalamnya ada desa atau perkampungan maka harus diberikan juga ke masyarakat desa itu.
Sebab, Jokowi ingin pemerintah berlaku adil. Mengingat, warga itu sudah tinggal cukup lama di lahan tersebut. "Berikan kepada masyarakat kampung desa, kepastian hukum saya sampaikan, kalau yang diberi konsesi sulit-sulit, cabut konsesinya," ujarnya.
Mantan Gubernur DKI itu mengatakan, kepastian hukum dan rasa keadilan harus diutamakan. Jangan karena diberi konsesi, lalu mengorbankan masyarakat desa yang sudah hidup dan menetap lama.
"Rasa keadilan dan kepastian hukum harus dinomorsatukan, sudah jelas di situ sudah hidup lama di situ malah kalah dengan konsesi yang baru saja diberikan," kata Jokowi.
Penyelesaian oleh Badan Pertanahan Nasional selama ini, menurut Jokowi, sudah baik. Namun karena konflik tanah ini hampir di semua wilayah, perlu langkah sistemik, dalam menyelesaikan satu per satu.
Mengenai program sertifikasi tanah, Jokowi menegaskan, tetap melanjutkan program yang sudah dijalankan sejak 2016 itu. "Kita harapkan di 2024-2025 sertifikat di seluruh tanah air akan selesai semuanya," katanya. ***
Artikel ini telah tayang di viva.co.id dengan judul "Rapat Terbatas, Jokowi Soroti Konflik PTPN V dengan Warga Kampar Riau"
Editor:
Akham Sophian
"Seperti juga yang terakhir saya temui yaitu yang berkaitan dengan kasus tanah antara rakyat dan PTPN yang terjadi di Provinsi Riau di Kabupaten Kampar," kata Jokowi dalam sambutan rapat.
Konflik yang dimaksud adalah antara PTPN V dengan warga Kampar Riau. Ada sekira 2.800 hektar lahan yang menjadi sengketa. Menurut warga, lahan itu adalah tanah ulayat mereka yang dikuasai PTPN V.
Jokowi yakin, masalah seperti ini tidak hanya di Kabupaten Kampar. Tapi banyak persoalan lain juga di daerah, yang menjadi konflik antara negara melalui BUMN dengan masyarakat lokal.
”Saya minta segera diselesaikan secepat-cepatnya, dituntaskan agar rakyat memiliki kepastian hukum ada rasa keadilan," katanya.
Konsesi yang diberikan ke swasta atau BUMN, Jokowi menegaskan, jika di dalamnya ada desa atau perkampungan maka harus diberikan juga ke masyarakat desa itu.
Sebab, Jokowi ingin pemerintah berlaku adil. Mengingat, warga itu sudah tinggal cukup lama di lahan tersebut. "Berikan kepada masyarakat kampung desa, kepastian hukum saya sampaikan, kalau yang diberi konsesi sulit-sulit, cabut konsesinya," ujarnya.
Mantan Gubernur DKI itu mengatakan, kepastian hukum dan rasa keadilan harus diutamakan. Jangan karena diberi konsesi, lalu mengorbankan masyarakat desa yang sudah hidup dan menetap lama.
"Rasa keadilan dan kepastian hukum harus dinomorsatukan, sudah jelas di situ sudah hidup lama di situ malah kalah dengan konsesi yang baru saja diberikan," kata Jokowi.
Penyelesaian oleh Badan Pertanahan Nasional selama ini, menurut Jokowi, sudah baik. Namun karena konflik tanah ini hampir di semua wilayah, perlu langkah sistemik, dalam menyelesaikan satu per satu.
Mengenai program sertifikasi tanah, Jokowi menegaskan, tetap melanjutkan program yang sudah dijalankan sejak 2016 itu. "Kita harapkan di 2024-2025 sertifikat di seluruh tanah air akan selesai semuanya," katanya. ***
Artikel ini telah tayang di viva.co.id dengan judul "Rapat Terbatas, Jokowi Soroti Konflik PTPN V dengan Warga Kampar Riau"
Editor:
Akham Sophian
