Jokowi Minta Kementerian Agraria dan BPN Percepat Penyelesaian Sengketa Tanah PTPN V dengan Warga Kampar
 |
Ilustrasi Jokowi Pimpin Ratas Bahas Pemindahan Ibu Kota/LIPUTAN6. |
Jum'at, 03 Mei 2019 16:23 WIB
JAKARTA, POTRETNEWS.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang serta Badan Pertanahan Nasional segera menyelesaikan permasalahan sengketa tanah di lingkungan masyarakat. Jokowi menyebut, dari laporan yang diterima sengketa tanah masih terjadi baik antara rakyat dengan perusahaan swasta, rakyat dengan BUMN maupun rakyat dengan pemerintah.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mencontohkan sengketa tanah antara rakyat dengan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) V yang masih terjadi di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.
"Saya kira ini bukan hanya di Kampar saja tapi hampir di semua kabupaten kejadian-kejadian itu ada semuanya. Saya minta diselesaikan, diselesaikan secepat-cepatnya, dituntaskan agar rakyat memiliki kepastian hukum, ada rasa keadilan," ujar Jokowi dalam rapat terbatas Percepatan Penyelesaian Masalah Pertanahan di Kantor Presiden Jakarta, Jumat (3/5/2019).
Jokowi juga mengingatkan mengenai penggunaan konsesi lahan. Dia menekankan BUMN maupun swasta harus memberikan konsesi lahan kepada masyarakat yang telah lama menetap di sekitar kawasan tersebut.
Jika BUMN maupun swasta menolak menyerahkan konsesi lahan kepada masyarakat, Jokowi meminta kementerian atau lembaga terkait segera mengambil sikap.
"Saya sampaikan kalau yang diberi konsesi sulit-sulit cabut konsesinya. Saya sudah perintahkan ini cabut suruh konsesinya tegas," kata dia.
Kebijakan Satu Peta
Mantan Wali Kota Solo ini melanjutkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang serta Badan Pertanahan Nasional harus memperhatikan implementasi kebijakan satu peta. Program sertifikasi tanah untuk rakyat juga diminta agar terus dilanjutkan.
"Program sertifikasi tanah untuk rakyat Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) dari 5 juta, tujuh juta, kita harapkan di 2024 2025 sertifikat di seluruh tanah air akan selesai semuanya," ujar Jokowi.
Dalam rapat terbatas kali ini, sejumlah menteri Kabinet Kerja hadir. Mereka di antaranya Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
"Lahan tersebut merupakan lahan milik PT Diamond yang diklaim oleh masyarakat ditanami sawit," kata Narto.
Warga juga menuntut penjelasakan soal tapal batas antara Kabupaten Rokan Hilir dengan Dumai. "Permasalahan ini (tapal batas) sudah diambilalih dan menunggu keputusan Kemendagri," terang Narto.
"Menindaklanjuti kejadian tersebut, Kapolres Rohil dan Dumai berkoordinasi guna meredam dan menyelesaikan permasalahan tersebut," tutup Narto. ***
Artikel ini telah tayang di viva.co.id dengan judul "Jokowi Minta Kementerian Agraria dan BPN Percepat Penyelesaian Sengketa Tanah"
Editor:
Akham Sophian
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mencontohkan sengketa tanah antara rakyat dengan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) V yang masih terjadi di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.
"Saya kira ini bukan hanya di Kampar saja tapi hampir di semua kabupaten kejadian-kejadian itu ada semuanya. Saya minta diselesaikan, diselesaikan secepat-cepatnya, dituntaskan agar rakyat memiliki kepastian hukum, ada rasa keadilan," ujar Jokowi dalam rapat terbatas Percepatan Penyelesaian Masalah Pertanahan di Kantor Presiden Jakarta, Jumat (3/5/2019).
Jokowi juga mengingatkan mengenai penggunaan konsesi lahan. Dia menekankan BUMN maupun swasta harus memberikan konsesi lahan kepada masyarakat yang telah lama menetap di sekitar kawasan tersebut.
Jika BUMN maupun swasta menolak menyerahkan konsesi lahan kepada masyarakat, Jokowi meminta kementerian atau lembaga terkait segera mengambil sikap.
"Saya sampaikan kalau yang diberi konsesi sulit-sulit cabut konsesinya. Saya sudah perintahkan ini cabut suruh konsesinya tegas," kata dia.
Kebijakan Satu Peta
Mantan Wali Kota Solo ini melanjutkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang serta Badan Pertanahan Nasional harus memperhatikan implementasi kebijakan satu peta. Program sertifikasi tanah untuk rakyat juga diminta agar terus dilanjutkan.
"Program sertifikasi tanah untuk rakyat Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) dari 5 juta, tujuh juta, kita harapkan di 2024 2025 sertifikat di seluruh tanah air akan selesai semuanya," ujar Jokowi.
Dalam rapat terbatas kali ini, sejumlah menteri Kabinet Kerja hadir. Mereka di antaranya Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
"Lahan tersebut merupakan lahan milik PT Diamond yang diklaim oleh masyarakat ditanami sawit," kata Narto.
Warga juga menuntut penjelasakan soal tapal batas antara Kabupaten Rokan Hilir dengan Dumai. "Permasalahan ini (tapal batas) sudah diambilalih dan menunggu keputusan Kemendagri," terang Narto.
"Menindaklanjuti kejadian tersebut, Kapolres Rohil dan Dumai berkoordinasi guna meredam dan menyelesaikan permasalahan tersebut," tutup Narto. ***
Artikel ini telah tayang di viva.co.id dengan judul "Jokowi Minta Kementerian Agraria dan BPN Percepat Penyelesaian Sengketa Tanah"
Editor:
Akham Sophian
