Gubernur Syamsuar Terima SK Embarkasi Haji Antara; Mudahkan Calon Haji Provinsi Riau Berangkat ke Tanah Suci
Rabu, 24 April 2019 17:05 WIB
Gubernur Syamsuar (kanan) menerima SK Penetapan Embarkasi Haji Antara Provinsi Riau dari Kementerian Agama RI, Rabu (24/4/2019).PEKANBARU, POTRETNEWS.com – Kota Pekanbaru akan menjadi embarkasi haji antara untuk melayani jemaah calon haji dari 12 kabupaten dan kota se-Provinsi Riau mulai tahun 2019. Hal ini akan memudahkan calon jemaah haji (JCH) berangkat ke Tanah Suci. Surat Keputusan (SK) Penetapan Embarkasi Haji Antara Provinsi Riau diserahkan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, Rabu (24/4/2019).
Mewakili Menteri Agama, Dirjen Haji Kementerian Agama (Kemenag) RI, Prof Nizar hadir di Balai Serindit Gedung Daerah, Jalan Diponegoro Pekanbaru, untuk urusan itu.
”Kami diutus datang ke Riau untuk menyampaikan SK ini kepada Pak Gubernur. Atas nama Kementrian Agama RI kami ucapkan selamat kepada seluruh jajaran Pemprov Riau yang telah mendapatkan SK penetapan Embarkasi Haji Antara Riau," kata Nizar usai menyerahkan SK penetapan Embarkasi Haji Antara Provinsi Riau kepada Gubernur Riau, Syamsuar di Balai Serindit Gedung Daerah, Jalan Diponegoro Pekanbaru.
”Dengan diterimanya SK ini, maka untuk keberangkatan calon jemaah haji mulai tahun 2019 ini dan seterusnya sudah bisa menggunakan embarkasi haji antara Riau. Ini merupakan kepercayaan yang luar biasa dari Kementerian Agama kepada Pemprov Riau, mudah-mudahan keberadaan embarkasi haji antara Riau memberikan manfaat yang besar kepada calon jemaah haji asal Riau,” paparnya.
Pada kesempatan itu, Gubernur Syamsuar mengatakan, Pemprov Riau sangat komit dan menginginkan agar daerah ini memiliki embarkasi haji. Alasannya, tidak saja karena jumlah JCH asal Riau setiap tahun cukup besar mencapai lebih kurang 5 ribu JCH, tapi juga dari sisi anggaran dan efisiensi waktu sangat menguntungkan.
Nantinya, puluhan miliar rupiah setiap tahun bisa dihemat jika JCH asal Riau menggunakan Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II Pekanbaru sebagai embarkasi haji antara. Pasalnya, selama ini JCH asal Riau harus mengeluarkan dana ekstra karena harus menggunakan jalur laut menuju embarkasi haji Batam, terutama JCH asal Riau pesisir, seperti Bengkalis, Siak, Dumai dan lainnya.
”Kami mengucapkan terima kasih kepada Kemenag yang telah memberikan kepercayaan kepada Pemprov Riau untuk menjadi embarkasi antara yang telah diberikan melalui SK Embarkasi Antara," kata pria yang akrab disapa Syam ini.
Tidak lupa, Syam juga mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Riau sebelumnya yang telah memperjuangkan embarkasi antara ini. Pasalnya, ia juga menyadari bahwa perjuangan dalam mendapatkan persetujuan menjadi embarkasi antara tidaklah mudah. Melainkan harus memenuhi berbagai syarat yang memang membutuhkan komitmen dan dukungan anggaran dari pemerintah daerah.
Di antaranya, dengan terus memenuhi dan membenahi berbagai kebutuhan standar layanan pada embarkasi haji antara Riau yang meliputi ruang kedatangan, ruang keberangkatan, akomondasi kamar, ruang kerja PPIH, akomodasi petugas PPIH, mushola, fasilitas manasik, gudang bagasi, ruang makan, lift, parkir dan koridor.
Di samping itu, usaha untuk mewujudkan Bandara SSK II sebagai embarkasi haji antara juga telah diawali dari tahun 2016. Ini turut membuktikan bahwa embarkasi memang sudah lama diperjuangkan oleh Pemprov Riau dengan dukungan penuh berbagai pihak terkait.
"Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Arsyadjuliandi Rachman dan Wan Thamrin Hasyim yang selama ini memperjuangkan embarkasi haji antara ini. Semoga ini menjadi amal jariyah karena dapat memudahkan masyarakat yang ingin pergi ke tanah suci untuk menunaikan rukun islam yang kelima," tutur Syam.
Sementara itu, Nizar mengemukakan, Kemenag mendorong untuk bisa meningkatkan status embarkasi haji antara menjadi embarkasi haji penuh.
Namun Pemprov Riau harus memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan untuk bisa ditetapkan sebagai embarkasi haji penuh.
Baik syarat dari sisi fasilitas emberkasi maupun dari sisi bandaranya. Sebab untuk bisa menjadi embarkasi haji penuh, bandaranya harus siap digunakan untuk pesawat berbadan lebar.
”Kami tentu berharap persyaratan untuk penetapan embarkasi haji penuh ini bisa segera dipenuhi. Supaya manfaatnya bagi calon jamaah haji di Riau bisa lebih besar lagi. Kalau saya lihat bandaranya sudah memenuhi syarat, sekaran tinggak satu lagi yang belum, yaitu asrama hajinya saja yang belum memenuhi syarat untuk embarkasi haji penuh, " ujar Nizar seraya menyebut standar minimal untuk embarkasi haji penuh fasilitasnya harus standar hotel berbintang tiga. ”Itu standar minimalnya,” imbuhnya.
Nizar mencontohkan, di Lombok, meskipun jumlah calon jamaah hajinya yang berangkat setiap tahun lebih sedikit jika dibandingkan dengan jemaah calon haji asal Riau. Namun di Lombok ternyata embarkasi hajinya sudah embarkasi haji penuh.
”Saya pengennya Riau juga nanti Pak Gubernur dan jajaranya bagaimana caranya supaya embarkasi di Riau ini bisa menjadi embarkasi haji penuh," sebutnya.
Pihak Kementerian Agama mengaku siap membantu Pemprov Riau dari sisi anggaran untuk membangun embarkasi haji penuh yang megah dengan fasilitas standar hotel bintang tiga.
Namun Pemprov Riau harus menyiapkan lahanya, dan lahan tersebut secara administasi kepemilikanya sudah sah dan tidak bersengketa.
”Kita bisa memberikan biaya untuk embarkasi haji penuh. Tapi kalau Pemprov Riau ingin dibiayai dari Dipa Kementerian Agama, salah satu syaratnya adalah tanahnya harus ada. Jadi kalau Pemprov Riau punya tanah kosong dan bisa dihibahkan ke Kementerian Agama, nanti bisa kita bangun untuk asrama haji yang megah. Karena sesuai nomenklatur kita memang untuk asrama haji itu standar minimalnya adalah standar hotel bintang tiga," katanya.
Nizar mengungkapkan, untuk membangun asrama haji dengan standar minimal hotel berbintang tiga, maka tahan yang harus disiapkan idealnya adalah 10 hektar.
”Riau ini kan PAD-nya besar, saya punya obsesi, selain asrama haji, dilokasi itu nanti juga bisa kita bangun musium haji Riau. Jadi selain tempat pemberangkatan dan kedatangan jamaah haji, nanti di lokasi ini juga bisa dijadikan untuk lokasi wisata religius di Riau," demikian Nizar. ***
Mewakili Menteri Agama, Dirjen Haji Kementerian Agama (Kemenag) RI, Prof Nizar hadir di Balai Serindit Gedung Daerah, Jalan Diponegoro Pekanbaru, untuk urusan itu.
”Kami diutus datang ke Riau untuk menyampaikan SK ini kepada Pak Gubernur. Atas nama Kementrian Agama RI kami ucapkan selamat kepada seluruh jajaran Pemprov Riau yang telah mendapatkan SK penetapan Embarkasi Haji Antara Riau," kata Nizar usai menyerahkan SK penetapan Embarkasi Haji Antara Provinsi Riau kepada Gubernur Riau, Syamsuar di Balai Serindit Gedung Daerah, Jalan Diponegoro Pekanbaru.
”Dengan diterimanya SK ini, maka untuk keberangkatan calon jemaah haji mulai tahun 2019 ini dan seterusnya sudah bisa menggunakan embarkasi haji antara Riau. Ini merupakan kepercayaan yang luar biasa dari Kementerian Agama kepada Pemprov Riau, mudah-mudahan keberadaan embarkasi haji antara Riau memberikan manfaat yang besar kepada calon jemaah haji asal Riau,” paparnya.
Pada kesempatan itu, Gubernur Syamsuar mengatakan, Pemprov Riau sangat komit dan menginginkan agar daerah ini memiliki embarkasi haji. Alasannya, tidak saja karena jumlah JCH asal Riau setiap tahun cukup besar mencapai lebih kurang 5 ribu JCH, tapi juga dari sisi anggaran dan efisiensi waktu sangat menguntungkan.
Nantinya, puluhan miliar rupiah setiap tahun bisa dihemat jika JCH asal Riau menggunakan Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II Pekanbaru sebagai embarkasi haji antara. Pasalnya, selama ini JCH asal Riau harus mengeluarkan dana ekstra karena harus menggunakan jalur laut menuju embarkasi haji Batam, terutama JCH asal Riau pesisir, seperti Bengkalis, Siak, Dumai dan lainnya.
”Kami mengucapkan terima kasih kepada Kemenag yang telah memberikan kepercayaan kepada Pemprov Riau untuk menjadi embarkasi antara yang telah diberikan melalui SK Embarkasi Antara," kata pria yang akrab disapa Syam ini.
Tidak lupa, Syam juga mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Riau sebelumnya yang telah memperjuangkan embarkasi antara ini. Pasalnya, ia juga menyadari bahwa perjuangan dalam mendapatkan persetujuan menjadi embarkasi antara tidaklah mudah. Melainkan harus memenuhi berbagai syarat yang memang membutuhkan komitmen dan dukungan anggaran dari pemerintah daerah.
Di antaranya, dengan terus memenuhi dan membenahi berbagai kebutuhan standar layanan pada embarkasi haji antara Riau yang meliputi ruang kedatangan, ruang keberangkatan, akomondasi kamar, ruang kerja PPIH, akomodasi petugas PPIH, mushola, fasilitas manasik, gudang bagasi, ruang makan, lift, parkir dan koridor.
Di samping itu, usaha untuk mewujudkan Bandara SSK II sebagai embarkasi haji antara juga telah diawali dari tahun 2016. Ini turut membuktikan bahwa embarkasi memang sudah lama diperjuangkan oleh Pemprov Riau dengan dukungan penuh berbagai pihak terkait.
"Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Arsyadjuliandi Rachman dan Wan Thamrin Hasyim yang selama ini memperjuangkan embarkasi haji antara ini. Semoga ini menjadi amal jariyah karena dapat memudahkan masyarakat yang ingin pergi ke tanah suci untuk menunaikan rukun islam yang kelima," tutur Syam.
Sementara itu, Nizar mengemukakan, Kemenag mendorong untuk bisa meningkatkan status embarkasi haji antara menjadi embarkasi haji penuh.
Namun Pemprov Riau harus memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan untuk bisa ditetapkan sebagai embarkasi haji penuh.
Baik syarat dari sisi fasilitas emberkasi maupun dari sisi bandaranya. Sebab untuk bisa menjadi embarkasi haji penuh, bandaranya harus siap digunakan untuk pesawat berbadan lebar.
”Kami tentu berharap persyaratan untuk penetapan embarkasi haji penuh ini bisa segera dipenuhi. Supaya manfaatnya bagi calon jamaah haji di Riau bisa lebih besar lagi. Kalau saya lihat bandaranya sudah memenuhi syarat, sekaran tinggak satu lagi yang belum, yaitu asrama hajinya saja yang belum memenuhi syarat untuk embarkasi haji penuh, " ujar Nizar seraya menyebut standar minimal untuk embarkasi haji penuh fasilitasnya harus standar hotel berbintang tiga. ”Itu standar minimalnya,” imbuhnya.
Nizar mencontohkan, di Lombok, meskipun jumlah calon jamaah hajinya yang berangkat setiap tahun lebih sedikit jika dibandingkan dengan jemaah calon haji asal Riau. Namun di Lombok ternyata embarkasi hajinya sudah embarkasi haji penuh.
”Saya pengennya Riau juga nanti Pak Gubernur dan jajaranya bagaimana caranya supaya embarkasi di Riau ini bisa menjadi embarkasi haji penuh," sebutnya.
Pihak Kementerian Agama mengaku siap membantu Pemprov Riau dari sisi anggaran untuk membangun embarkasi haji penuh yang megah dengan fasilitas standar hotel bintang tiga.
Namun Pemprov Riau harus menyiapkan lahanya, dan lahan tersebut secara administasi kepemilikanya sudah sah dan tidak bersengketa.
”Kita bisa memberikan biaya untuk embarkasi haji penuh. Tapi kalau Pemprov Riau ingin dibiayai dari Dipa Kementerian Agama, salah satu syaratnya adalah tanahnya harus ada. Jadi kalau Pemprov Riau punya tanah kosong dan bisa dihibahkan ke Kementerian Agama, nanti bisa kita bangun untuk asrama haji yang megah. Karena sesuai nomenklatur kita memang untuk asrama haji itu standar minimalnya adalah standar hotel bintang tiga," katanya.
Nizar mengungkapkan, untuk membangun asrama haji dengan standar minimal hotel berbintang tiga, maka tahan yang harus disiapkan idealnya adalah 10 hektar.
”Riau ini kan PAD-nya besar, saya punya obsesi, selain asrama haji, dilokasi itu nanti juga bisa kita bangun musium haji Riau. Jadi selain tempat pemberangkatan dan kedatangan jamaah haji, nanti di lokasi ini juga bisa dijadikan untuk lokasi wisata religius di Riau," demikian Nizar. ***
