Modus Korupsi Politisi yang Terjadi tanpa Jera; Mulai dari Sosialisasi, Upah Pungut, dan Jual Beli Jabatan
 |
Ilustrasi. |
Senin, 01 April 2019 08:21 WIB
JAKARTA, POTRETNEWS.com - Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hajar mengatakan, modus korupsi melalui kampanye atau membina komunikasi dengan konstituen program sosialiasi, bimbingan teknis (bimtek) dari kementerian. Tak pernah terlacak penegak hukum karena pengeluaran sepenuhnya dibiayai kementerian.
"Modus ini bisa terjadi pada kementerian/lembaga negara yang dipimpin orang partai atau jenis-jenis kegiatan yang berkaitan dengan komisinya di DPR," ujar Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hajar di Jakarta, Minggu (31/3/2019).
Selain itu, modus operandi pemungutan rente atau prosentasi nilai proyek, atau "upah pungut". Seperti keterlibatan dua politisi Partai Golkar, yaitu Idrus Marham dan Eni Maulani Saragih di kasus suap proyek PLTU Riau-1.
"Ini bisa terjadi di semua kementrian dan lembaga atau pemda tanpa berkaitan dengan partai sang politisi. Ini murni abuse a power, penyalahgunaan kekuasaan. Politisi mencoba meloloskan proyek-proyek kementerian, pemerintah daerah atau lembaga lainnya," tambahnya.
Adapun modus operandi jual-beli jabatan. Cara ini sederhana tanpa harus mengambil uang negara secara langsung. Ia mencontohkan Kasus suap terkait jual-beli jabatan di Kementerian Agama yang diduga dilakukan mantan Ketua Umum PPP, Romahurmuziy.
"Bentuk modus ini yang berkaitan dengan jabatan adalah KKN, mengangkat anak, keponakan dan kerabat pada jabatan strategis di pusat atau di kota besar lainnya," ungkapnya.
"Begitulah pola relasi antara korupsi dan politik biaya tinggi yang lahir pada awalnya karena kebutuhan. Akhirnya menjadi sistemik dan korupsi terus terjadi tanpa sence of deternt, korupsi tanpa rasa jera berulang karena keserakahan," ujarnya. ***
Artikel ini telah tayang di indopos.co.id dengan judul "Ini Modus Korupsi Politisi yang Terjadi Tanpa Jera"
Editor:
Akham Sophian
"Modus ini bisa terjadi pada kementerian/lembaga negara yang dipimpin orang partai atau jenis-jenis kegiatan yang berkaitan dengan komisinya di DPR," ujar Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hajar di Jakarta, Minggu (31/3/2019).
Selain itu, modus operandi pemungutan rente atau prosentasi nilai proyek, atau "upah pungut". Seperti keterlibatan dua politisi Partai Golkar, yaitu Idrus Marham dan Eni Maulani Saragih di kasus suap proyek PLTU Riau-1.
"Ini bisa terjadi di semua kementrian dan lembaga atau pemda tanpa berkaitan dengan partai sang politisi. Ini murni abuse a power, penyalahgunaan kekuasaan. Politisi mencoba meloloskan proyek-proyek kementerian, pemerintah daerah atau lembaga lainnya," tambahnya.
Adapun modus operandi jual-beli jabatan. Cara ini sederhana tanpa harus mengambil uang negara secara langsung. Ia mencontohkan Kasus suap terkait jual-beli jabatan di Kementerian Agama yang diduga dilakukan mantan Ketua Umum PPP, Romahurmuziy.
"Bentuk modus ini yang berkaitan dengan jabatan adalah KKN, mengangkat anak, keponakan dan kerabat pada jabatan strategis di pusat atau di kota besar lainnya," ungkapnya.
"Begitulah pola relasi antara korupsi dan politik biaya tinggi yang lahir pada awalnya karena kebutuhan. Akhirnya menjadi sistemik dan korupsi terus terjadi tanpa sence of deternt, korupsi tanpa rasa jera berulang karena keserakahan," ujarnya. ***
Artikel ini telah tayang di indopos.co.id dengan judul "Ini Modus Korupsi Politisi yang Terjadi Tanpa Jera"
Editor:
Akham Sophian
