Kinerja BRG Dipertanyakan karena Cuma Bisa Restorasi 3 Persen Lahan Gambut di Riau

PEKANBARU, POTRETNEWS.com - Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) mempertanyakan kinerja Badan Restorasi Gambut (BRG) yang sampai saat ini cuma bisa meresterosasi tiga persen dari total 942.046 hektar lahan gambut di Riau yang musti direstorasi dalam kurun lima tahun. Sebanyak 72 persen (685.505 hektar) target restorasi BRG justru berada di dalam areal konsesi korporasi Hutan Tanaman Industri (HTI) dan Kelapa Sawit.

Pada pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut, BRG menargetkan akan merestorasi 2 juta hektar lahan selama 5 tahun. Target capaian pertahun itu direncanakan 30 persen pada 2016, 20 persen pada masing-masing tahun 2017, 2018, 2019 dan 10 persen pada 2020. Nah di Riau, target pemulihan gambut itu kan 942.046 hektar.

Mestinya pada tahun 2016, BRG sudah merestorasi sekitar 270 ribu hektar, 2017–2018 360 ribu hektar. Tapi pada kenyataannya, 2016 belum ada target restorasi yang tercapai. Lalu pada 2017, BRG baru berhasil merestorasi 27 ribu hektar lahan gambut. Kalau target tahun ini sukses (140 ribu hektar), berarti baru 167 ribu hektar yang sudah direstorasi.

"Ini hanya sekitar seperempat dari target 630 ribu hektar," kata Koordinator Jikalahari, Made Ali, di Pekanbaru, Kamis (9/8/2018), dilansir potretnews.com dari gatra.com.

Lantaran target meleset jauh tadi kata Made, sepanjang tahun ini, muncul banyak hotspot dan gambut kembali terbakar di area prioritas restorasi BRG. Berdasar data yang dipegangnya, Jikalahari mencatat sejak Januari–Agustus 2018 terdapat 963 titik hotspot di area prioritas restorasi BRG. Sebanyak 296 titik berpotensi menjadi titik api.

Rinciannya antara lain; hotspot di kelas prioritas restorasi paska kebakaran 2015 sebanyak 49 titik, 20 titik diantaranya berpotensi menjadi titik api. Di kelas prioritas kubah gambut berkanal ada 530 hotspot, 129 diantaranya berpotensi menjadi titik api. Lalu di kawasan kubah gambut tidak berkanal muncul 216 hotspot, 115 diantaranya berpotensi menjadi titik api. Sementara di areal prioritas restorasi gambut berkanal ada 168 hotspot, 32 diantaranya berpotensi menjadi titip api.

Data yang dirilis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau malah lebih parah lagi. Sepanjang Januari-Juli 2018, jumlah hostpot di Riau mencapai 1.139. Sebanyak 343 titik berpotensi menjadi titik api.

Hotspot sebanyak itu justru kebanyakan terlihat di areal korporasi, kawasan gambut dalam, areal konservasi dan moratorium. Areal korporasi itu antara lain; areal PT Riau Andalan Pulp and Paper, PT Arara Abadi, PT Satria Perkasa Agung, PT Sumatera Riang Lestari dan PT Rimba Rokan Perkasa. dideteksi terbanyak muncul hotspot. Hotspot-hotspot ini bermunculan di kawasan gambut dengan kedalaman rata-rata 1 meter hingga melebihi 4 meter.

Masih data BPBD Riau, dalam rentang bulan yang sama, sudah 2.445 hektar lahan yang terbakar. Kebakaran terluas terjadi di Kepulauan Meranti sekitar 938,31 hektar, Dumai 389,5 hektar, Bengkalis 389 hektar, Rokan Hilir 265,25 hektar, Indragiri Hulu 133,5 hektar, Siak 131,5 hektar, Pelalawan 90,5 hektar, Pekanbaru 44,6 hektar, Indragiri Hilir 37 hektar dan Kampar 22,75 hektar.

"Kebakaran terus terjadi lantaran tidak ada pengawalan dan pengawasan dari BRG ataupun TRGD. Baik itu diareal prioritas restorasi, maupun di areal paska kebakaran besar pada 2015 lalu," ujar Made.

TRGD yang diketuai oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau itu sendiri kata Made, sejak dibentuk hingga sekarang, tidak jelas apa saja yang sudah dilakukan dalam merestorasi gambut di Riau. "Padahal anggaran operasional TRGD ini di APBN 2018 mencapai Rp49,8 miliar," katanya.

Tak hanya mempertanyakan kinerja, Jikalahari juga mempersoalkan respon BRG terhadap laporan Jikalahari terkait lahan korporasi yang terbakar pada rentang waktu 2014-2016 lalu. "November 2016 kami sudah melaporkan hasil investigasi kami terkait konsesi 49 korporasi HTI dan perkebunan kelapa sawit. "Tapi sampai sekarang respon terhadap laporan itu enggak ada," tutur Made.

Dengan capaian target restorasi tadi, Made ragu penyelenggaraan Asian Games akan bebas asap dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). "Kami berharap Presiden Jokowi mengevaluasi kinerja BRG dan TRGD Riau biar," tegasnya.

Ketua TRGD Riau yang juga Sekda provinsi Riau, Ahmad Hijazi, mengatakan kalau semua kebijakan dan target program restorasi gambut adalah ranahnya BRG, tidak menjadi ukuran kinerja TRGD.

”Terkait anggaran, secara administrasi tidak ada anggaran yang dikelola TRGD, semuanya Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), programnya melalui BRG," ujarnya. ***

Editor:
Akham Sophian