Sekdaprov Riau Imbau Masyarakat Jangan Termakan Hasutan soal Pembangunan Waduk

PEKANBARU, POTRETNEWS.com - Sekretaris Daerah Provinsi Riau Ahmad Hijazi mengakui sudah mengirimkan surat penolakan waduk dari Bupati Rokan Hulu Sukiman dan Pemprov Riau ke Kementerian PUPR. Namun keputusan tetap ada pada tingkat Kementerian. "Kita tidak punya opsi memutuskan, itu pertama, dan sebagai perpanjangan tangan pusat didaerah menyampaikan aspirasi di daerah,” kata sekda.

Sekda juga ingin menjelaskan dasar kenapa waduk menjadi bagian (Program Strategis Nasional (PSN) adalah surat dari Bupati Rohul 2014 silam. Kemudian tentu saja dinamika berkembang di daerah, perkembangan itu sebagai bagian dari aspirasi masyarakat.

"Kita sudah terima aspirasi itu, dua surat, surat bupati kepada gubernur, kemudian dari bupati langsung ke Menteri PUPR, dua surat itu sudah menjadi tugas kita yang ke gubernur, yang meneruskan surat bupati ke pusat, kemarin sudah diteruskan dengan harapan jadi bahan pertimbangan,” papar Ahmad Hijazi, baru-baru ini.

Menurut Ahmad Hijazi ada kajian teknis, aspek-aspek terkait dengan hal-hal yang strategis bagi kepentingan negara dan daerah, tugas negara membangun.

"Nah, tugas daerah memanfaatkan pembangunan, kajian terhadap manfaat dan mudhoratnya perlu dikaji, jadi ada pertimbangan pusat, kebijakan ini sudah jadi nasional ditetapkan sebagai kepres, PSN, oleh karena itu kewenangan dan tugas di daerah adalah meneruskan, fasilitasi atas aspirasi," sebutnya.

Maka dengan sudah adanya surat ke Kementerian PUPR Sekda mengharapkan jadi perhatian pusat, Bupati diarahkan untuk mengamankan situasi keamanan dan ketertiban didaerah.

"Masyarakat mari kita lihat ini dalam konteks lebih jelas, jangan terprovokasi lewat hasutan dan betul-betul dicerna, hak masyarakat memang ada untuk sampaikan aspirasi,” ucap sekda.

Maka sebagai upaya mediasi dengan DPR RI juga, sekda menyambut baik sehingga masyarakat bisa mengetahui lebih jelas tujuan pembangunan waduk tersebut dan kajian nya seperti apa. (rls)