Home > Berita > Riau

Pemkab Inhil Butuh Dukungan Pemerintah Pusat untuk Persoalan Perkebunan Kelapa Rakyat

Senin, 16 Oktober 2017 20:23 WIB
Advertorial
pemkab-inhil-butuh-dukungan-pemerintah-pusat-untuk-persoalan-perkebunan-kelapa-rakyatBupati Inhil HM Wardan (no 2 dari kiri) dan Sekda Said Syarifuddin (kiri) menyampaikan ide pada Focus Group Discussion (FGD) yang diadakan di aula Hotel Pangeran, Pekanbaru, Sabtu (14/10/2017) malam.
PEKANBARU, POTRETNEWS.com - Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Provinsi Riau diminta untuk melakukan ekspose potensi kelapa secara kontinyu oleh Tim Nawacita Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Permintaan tersebut disampaikan langsung oleh salah seorang anggota Tim Nawacita Presiden Jokowi, MX Sunarto dalam Focus Group Discussion (FGD) yang diadakan di aula Hotel Pangeran, Pekanbaru, Sabtu (14/10/2017) malam.

Dengan tujuan agar potensi besar sektor perkebunan kelapa Kabupaten Inhil tidak disia-siakan dan hilang begitu saja termakan waktu.

Dalam diskusi tersebut, Bupati Inhil HM Wardan memaparkan secara detail tentang potensi kelapa yang ditunjang oleh areal perkebunan yang begitu luas, bahkan diketahui sebagai kabupaten dengan hamparan perkebunan kelapa terluas di dunia.

Kendati demikian, dijelaskan ihwal kerusakan yang dialami oleh sekitar 20 persen areal perkebunan kelapa rakyat yang memerlukan penanganan serius.

Oleh karenanya, dilanjutkan bupati, pihak Pemerintah Kabupaten Inhil membutuhkan dukungan penuh dari Pemerintah Pusat untuk persoalan perkebunan kelapa rakyat tersebut.

”Belum lagi, ketika berbicara tentang harga kelapa yang fluktuatif sehingga dalam momen tertentu dapat memberikan pressure terhadap para petani kecil,” papar Bupati Wardan.

Konkretnya, Wardan meminta kepada pemerintah pusat merumuskan regulasi untuk melakukan standardisasi harga jual kelapa dan menggelontorkan sejumlah dana APBN guna memberikan stimulus bagi perkembangan sektor perkebunan kelapa Kabupaten Inhil.

”Semoga ini bisa terwujud guna mengatasi beberapa kendala yang tidak dapat diatasi oleh Pemerintah Kabupaten Inhil,” harap bupati.

Tak hanya mengungkap tentang potensi perkebunan kelapa, pada pertemuan malam itu, Bupati Inhil yang didampingi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Inhil, H Said Syarifuddin dan sejumlah pejabat eselon Pemerintah Kabupaten Inhil, juga mempresentasikan potensi sektoral Kabupaten Inhil lainnya, seperti sektor perikanan, tanaman pangan dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Sekdakab menyebutkan, kebutuhan Inhil bukan hanya sebatas kebutuhan akan pengembangan potensi sektoral. Namun juga, memerlukan pembangunan yang berorientasi pada infrastruktur wilayah seperti jalan, jembatan, dermaga serta sarana dan prasarana publik yang bersifat fisik.

”Pembangunan jalan, jembatan dan dermaga tentunya bertujuan untuk menunjang bidang transportasi, meningkatkan konektifitas antar wilayah di Kabupaten Inhil yang memiliki jarak tempuh relatif jauh. Ini juga menjadi kebutuhan utama masyarakat Inhil,” ujar Said.

Terkait sarana transportasi publik, Said mengatakan, rehabilitasi landasan pacu Bandara Tempuling juga perlu dilakukan guna mengoptimalkan pengoperasian bandara yang dinilai kurang aktif saat ini.

Begitu pula dengan pelaksanaan proyek nasional, pembangunan pelabuhan samudera yang saat ini belum bisa difungsikan karena akses menuju pelabuhan masih terkendala oleh pembangunan jembatan penghubung.

”Kalau saja, pelabuhan samudera dapat difungsikan, maka hal ini sangat potensial sekali untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau, khususnya Kabupaten Indragiri Hilir. Terlebih lagi, jika wilayah perairan Inhil ditetapkan sebagai salah satu jalur tol laut yang merupakan program gagasan Presiden Jokowi,” jelas Said.

Seusai mendengarkan pemaparan oleh Bupati Inhil dan Sekda, Tim Nawacita Presiden Jokowi memberikan respons positif atas potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Inhil. Maka itu, Tim Nawacita pun merekomendasikan beberapa hal yang mesti dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Inhil, yakni membuat grand desain pengembangan produk kelapa terpadu dengan pendampingan investor, menciptakan kawasan agrowisata serta membentuk Focus Group Discussion (FGD) Nasional.

Menurut Tim Nawacita, untuk mendapatkan pembiayaan melalui APBN, Pemerintah Kabupaten Inhil perlu menyampaikan surat kepada kementerian terkait agar dapat menjadi perhatian sekaligus menyampaikan tembusannya kepada presiden agar Tim Nawacita juga dapat memberikan masukan kepada presiden. (adv/diskominfo/suf)

wwwwww