Bupati Inhil HM Wardan Menjadi Narasumber Seminar Nasional Kelapa di Jakarta

JAKARTA, POTRETNEWS.com - Festival Kelapa Internasional (FKI) yang baru digelar di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Provinsi Riau sukses menarik perhatian pemerintah pusat. Untuk itu, Bupati Inhil HM Wardan diundang Kementerian Pertanian RI menjadi narasumber diskusi nasional tentang potensi perkelapaan di Jakarta, Kamis (13/9/2017). Diskusi Nasional dengan tema 'Mengembalikan Kejayaan Kelapa Indonesia' ini dilaksanakan di Ruangan Rapat Dirjen Perkebunan, Kementerian Pertanian RI Jakarta dengan melibatkan banyak pihak terkait. Diantaranya, daerah sebagai penghasil kelapa seperti Kabupaten Inhil dan Gorontalo.

Saat itu hadir sebagai moderator eksekutif Sahabat Kelapa Indonesia, Ardi Simpala. Sedangkan narasumber lainnya yakni Bupati Inhil, Dirjen Perkebunan, Bupati Gorontalo, Pusat Penelitian Perkebunan (Balitpalma), analisa keuangan dan perusahaan industri kelapa.

Pada kesempatan itu, Ardi Simpala sedikit memaparkan tentang biaya perjuangan kemerdekaan Indonesia yang sebagian besar melalui hasil penjualan kelapa dan korpra. Termasuk amunisi selama terjadinya peperangan. "Bayangkan, betapa besarnya jasa tanaman kelapa ini bagi bangsa kita," ujar Ardi.

Sementara Bupati Inhil HM Wardan dalam diskusi tersebut memaparkan potensi dan prospek perkelapaan di Inhil. Sedangkan secara geografis, Inhil diapit oleh negara-negara maju seperti Singapura, Malaysia dan beberapa negara maju lainnya.

Sebagai daerah yang memiliki luas perkebunan kelapa terbesar di Indonesia, Wardan menginginkan perhatian khusus dari pemerintah pusat. Mengingat jumlah perkebunan Inhil yang rusak cukup besar, berkisar 100 ribu hektar. Dari 460 ribu hektar hanya sekitar 34 ribu hektar saja milik swasta.

"Baik yang rusak akibat serangan hama kumbang, maupun intrusi air laut," ucap Wardan. Persoalan lainnya, adalah penggunaan bibit unggul yang masih kurang. Dengan begitu produksi buah akan berkurang sedangkan industri hilirnya, belum maksimalnya pemanfaatan produk turunan.

Mengenai upaya yang sudah dilakukan, seperti pembangunan trio tata air, pembangunan tanggul, penyediaan bibit, dan bantuan alat berat terhadap kecamatan. Bantuan itu dirasakan juga belum maksimal, mengingat keterbatasan anggaran daerah.

Sementara Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian RI, Bambang mengatakan, secara nasional Inhil memang memiliki lahan pekebun kelapa yang cukup luas. Pemerintah pusat sangat mendukung apa yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Inhil. "Kita sangat komitmen untuk mempertahankan luas perkebunan kelapa. Hanya saja butuh sinergi antara pemerintah daerah, petani dan pihak swasta," ujar Bambang.

Untuk mempertahankan perkelapaan Indonesia, lanjut Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian, perlu penguatan kelembagaan. Oleh karena itu, pihaknya sangat mendukung target perluasan kebun kelapa hingga 5 juta hektar.

"Pak Bupati silahkan kuatkan pembinaan terhadap petani, kami dari pusat akan menyiapkan fisiknya," katanya. Berdasarkan data yang ada lebih kurang 100 ribu hektar lahan perkebunan kelapa yang rusak. Dalam satu program, pusat membutuhkan waktu sekitar 5 tahun.

Kalau di Inhil ada 100 ribu hektar kebun kelapa yang rusak maka dalam satu tahun akan ada perbaikan kebun rusak sebanyak 20 ribu hektar.

Bupati Gorontalo Nelson mengakui semangat Kabupaten Inhil untuk mengembangkan perkelapaan cukup tinggi. ”Semangat itu perlu didukung, terlebih bagi pusat yang memiliki kemampuan cukup besar,” ujarnya. (adv/diskominfo/suf)