Home > Berita > Riau

Fraksi Partai Golkar DPRD Inhil Minta Penjelasan Bupati tentang Upaya Pemkab dalam Menjaga Kestabilan Harga Kelapa

Selasa, 12 September 2017 13:33 WIB
Advertorial
fraksi-partai-golkar-dprd-inhil-minta-penjelasan-bupati-tentang-upaya-pemkab-dalam-menjagaJuru bicara Fraksi Partai Golkar Inhil, Yuliantini.
TEMBILAHAN, POTRETNEWS.com - Jika dikaitkan dengan slogan Inhil sebagai Negeri Hamparan Kelapa Dunia, Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Provinsi Riau mengamati bahwa upaya-upaya penanggulangan kerusakan lingkungan yang mengakibatkan semakin berkurangnya lahan perkebunan kelapa masih belum dilaksanakan secara maksimal. Sehingga terkesan, upaya yang dilakukan belum tepat sasaran. ”Fraksi Golkar prihatin akan kondisi tersebut dan menekankan perlunya studi lebih lanjut secara komprehensif yang melibatkan semua sektor terkait baik seperti akademisi, praktisi maupun dunia usaha sebagai upaya perbaikan lingkungan,” ujar Yuliantini, Juru Bicara Fraksi Partai Golkar DPRD Inhil saat rapat paripurna, Selasa (5/9/2017).

Selain kerusakan kebun kelapa, Fraksi Partai Golkar juga menyoroti harga kelapa yang cenderung fluktuatif yang mengakibatkan kondisi ekonomi masyarakat Inhil tidak stabil. ”Pada kondisi tertentu banyak masyarakat mengeluh kepada kami sebagai wakil rakyat untuk mencari solusi akan hal tersebut,” ujarnya.

Untuk itu, Fraksi Partai Golkar pun meminta penjelasan kepada bupati tentang upaya-upaya Pemkab dalam menjaga kestabilan harga kelapa selain dengan Sistem Resi Gudang (SRG).

”Selain dengan SRG, apa upaya lain, apakah dengan menjadikan komponen produk turunan kelapa lainnya menjadi dasar penentuan harga dasar kelapa, yang nantinya secara tidak langsung berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat perkelapaan khususnya dan masyarakat Inhil umumnya,” jelasnya.

Menanggapi hal itu, Bupati Inhil HM Wardan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten (Setdakab) Inhil, Said Syarifuddin menjelaskan bahwa untuk membangkitan kembali komoditas kelapa di inhil sebagai Negeri Hamparan Kelapa Dunia maka di dalam perubahan RPJMD telah disusun program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan dan program peningkatan produksi pertanian/perkebunan.

Sedangkan untuk upaya untuk menstabilkan harga kelapa selain dengan SRG adalah pengembangan industri pengolah kelapa melalui pelatihan pengolahan kelapa dan turunan untuk sasaran industri rumah tangga dan industri kecil.

”Harapan kita bersama, jika industri pengolah kelapa berkembang maka permintaan terhadap bahan baku kelapa juga meningkat yang secara otomatis akan menstabilkan harga kelapa bahkan meningkatkan harga jualnya di tingkat petani kelapa,” tegas Said Syarifuddin. (adv/dewan/suf)

wwwwww