Rp324 Miliar untuk Pilkada Provinsi Riau 2018

PEKANBARU, POTRETNEWS.com - Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Riau (Pilgubri) pada 2018 mendatang cukup menarik perhatian. Pasalnya, banyak calon yang mulai bermunculan. Mulai dari para kepala daerah di Kabupaten/kota di Riau hingga anggota DPR RI mulai menebar pesona kepada masyarakat. Berbagai cara sosialisasi dilakukan, seperti menggunakan media baliho, media sosial hingga langsung turun ke tengah-tengah masyarakat. Selain persiapan dari para bakal calon (balon) kepala daerah, pihak penyelengara juga sudah mulai mempersiapkan diri.

Yang terbaru yakni pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Riau menandatangai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan Pemerintah Provinsi Riau untuk anggaran Pilkada sebesar Rp324 miliar, pada Selasa (4/7/2017) malam.

Termasuk pihak pengawas yakni Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang juga sudah melakukan penandatangan NPHD. Untuk Bawaslu, dana yang dikucurkan sebesar Rp 84 miliar dari Rp 94 miliar yang diajukan.

Penandatanganan NPHD yang dilaksanakan Gubernur Riau Gubri H Arsyadjuliandi Rachman pada Selasa (4/7) malam itu bertempat di Gedung Daerah Provinsi Riau Jalan Diponegoro Pekanbaru. Dana ini dipergunakan untuk pelaksanaan Pilgubri 2018 mendatang. Kegiatan itu juga dihadiri langsung Wagubri H Wan Thamrin Hasyim, serta Kepala BPKAD Riau Indrawati Nasution.

Gubri meneken NPHD bersama Ketua KPU Riau Nuriamin, dan Ketua Bawalu Eddy Syarifuddin. Besar anggaran hibah dari Pemprov Riau untuk KPU ditetapkan sebesar Rp324 miliar, sementara untuk Bawaslu Rp84 miliar dari 94 miliar yang diajukan.

Acara berlangsung sederhana dan ringkas. Setelah penandatangan NPHD, dilanjutkan dengan makan malam bersama untuk kemudian berfoto bersama.

"Diharapkan dengan penandatangan NPHD ini, persiapan jelang pelaksanaan Pilkada 2018 di Provinsi Riau dapat berjalan lancar dan sukses," kata Gubri usai penandatanganan NPHD tersebut.

Masih di laman jpnn.com yang dilansir potretnews.com, pengamat politik, Alexsander Yandra SIP MSi yang merupakan dosen di Prodi Administrasi Negara FIA Unilak mengatakan, hadirnya tokoh besar atau bintang-bintang akan menambah gemerlap ajang tersebut.

Dia juga memprediksi bahwa kemungkinan kolaborasi antara tokoh politisi dan juga birokrasi begitu besar.

"Tokoh yang melaju ini berasal dari birokrasi dan politisi. Sama seperti Pilgub tahun lalu. Keduanya bisa berkolaborasi. Seperti Anas Maamun (birokrasi) dan Arsyadjuliandi Rachman (politisi). Kemungkinan tersebut besar dalam Pilgub 2018 ini,''ujarnya.

Dari politisi sendiri, kekuatan terbagi lagi. Ada yang berasal dari pusat dan juga daerah atau lokal. Dari sisi partai politik, kekuatannya tentu dilihat dari jumlah suara parlemen yang menjadi syarat mengusulkan ke KPU.

Di parlemen saat ini, kursi terbanyak adalah Golkar. Kursi terbesar dimiliki oleh Partai Golkar yakni 14 kursi. Disusul pula dengan PDIP, Demokrat, PAN dan lainnya. Bermakna, hanya Golkar bisa mencalonkan tanpa koalisi.

Golkar sendiri dikatakannya sudah memiliki tabungan tokoh yang akan melaju. Seperti incumben, Ketua DPRD Riau, Bupati Siak dan ada tokoh tokoh lain yg namanya sudah tidak asing lagi. Sedangkan partai lain tentunya harus berkoalisi.

Namun, bukan berarti banyaknya jumlah suara diparlemen ini serta merta menjadi penentu kemenangan. Begitu juga dengan partai besar seperti Golkar. Terlebih partai ini juga terbagi kubunya.

"Golkar sendiri memiliki banyak bakal calon. Yang seluruhnya memilki power masing masing. Tinggal seperti apa nanti DPD memutuskan siapa calon yang akan melaju. Tentunya melalui proses survey. Yang paling layak jual, itulah yang terpilih" sambungnya.

Terkait melajunya incumbent yang juga berasal dari Golkar, Alex pun mengatakan peluangnya untuk terpilih juga belum tentu besar. Mengingat elektabilitasnya yang juga rendah. Ia menilai bahwa beberapa program dari Arsyadjuliandi Rachma juga banyak yang belum terealisasi. ***

Editor:
Hanafi Adrian