Bantuan Sapi Potong di Riau Digelontorkan hingga Rp7 Miliar, Sayang Indikatornya Tak Jelas, Noviwaldy: Jangan-jangan Nanti Ada yang Jatuh Diseruduk Kasus Sapi
 |
Ilustrasi. |
Selasa, 04 April 2017 12:52 WIB
PEKANBARU, POTRETNEWS.com - Pengadaan sapi potong untuk masyarakat di Riau sudah digelontorkan. Bahkan untuk tahun 2017, anggarannya meningkat menjadi sekira Rp7 miliar di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau 2017. Sayangnya sampai sekarang, tidak ada indikator yang jelas terhadap keberhasilan program sapi potong ini.
Pengadaan yang dilakukan setiap tahun ini, nampaknya belum memberi dampak yang signifikan terhadap kebutuhan daging di Riau. Uniknya, meski setiap tahun dianggarkan, Riau tetap saja ''mengimpor'' sapi dari provinsi tetangga seperti Sumatera Barat, bahkan Lampung. Bukan saja untuk kebutuhan kurban, untuk kebutuhan sehari-hari, Riau tetap harus mendapat suplay dari daerah lain.
Berdasarkan laman GoRiau.com yang dilansir potretnews.com, Wakil Ketua DPRD Riau Ir Noviwaldy Jusman, Selasa (4/4/2017) mengakui kalau tahun ini ada penganggaran untuk sapi potong. ''Kalau tak salah angkanya Rp7 miliar, tapi angka pastinya saya tak ingat. Kisaran segitulah,'' kata dia.
Saat ditanya apakah program sapi potong ini untuk langsung dipotong atau pembibitan, Noviwaldy menjelaskan, program itu adalah untuk pembibitan, artinya saat disalurkan untuk warga bukan langsung dipotong, tapi dibibitkan sehingga ke depan Riau diharapkan bisa swasembada daging khususnya sapi.
''Saya pernah mempertanyakan ini. Ini bantuan sapi potong ke masyarakat, sapi potong untuk apa? Bantuan ini rentan penyimpangan dan tak punya indikator,'' jelasnya.
Seharusnya Dinas Peternakan Riau memiliki indikator yang jelas seperti di Lombok yang punya program 1 juta sapi, 2 juta sapi dan jelas ketentuannya, termasuk adanya aturan sapi betina tidak boleh dipotong.
''Jadi wajar saja kalau Riau sampai saat ini masih mengimpor sapi dari Sumbar dan Lampung karena di Riau banyak program sapi tak jelas. Dan pengawasan internal terhadap sapi-sapi yang dibagi ke masyarakat tidak dilakukan, makin banyak tapi malah semakin banyak pula yang hilang, tak tahu ujung rimbanya,'' jelasnya.
Dikatakannya, sapi potong berdasarkan info yang diterimanya, diberikan ke masyarakat dan sudah menjadi hak yang bersangkutan. ''Kalau ini benar terjadi, sudah rusaklah Riau ini. Sapi yang diberi melalui APBD harusnya diaudit, termasuk yang saya salurkan ke masyarakat dicek juga. Jangan-jangan sudah tidak ada. Jangan-jangan ada yang jatuh diseruduk kasus sapi nantinya,'' tegasnya. ***Editor:
Fanny R Sanusi
Pengadaan yang dilakukan setiap tahun ini, nampaknya belum memberi dampak yang signifikan terhadap kebutuhan daging di Riau. Uniknya, meski setiap tahun dianggarkan, Riau tetap saja ''mengimpor'' sapi dari provinsi tetangga seperti Sumatera Barat, bahkan Lampung. Bukan saja untuk kebutuhan kurban, untuk kebutuhan sehari-hari, Riau tetap harus mendapat suplay dari daerah lain.
Berdasarkan laman GoRiau.com yang dilansir potretnews.com, Wakil Ketua DPRD Riau Ir Noviwaldy Jusman, Selasa (4/4/2017) mengakui kalau tahun ini ada penganggaran untuk sapi potong. ''Kalau tak salah angkanya Rp7 miliar, tapi angka pastinya saya tak ingat. Kisaran segitulah,'' kata dia.
Saat ditanya apakah program sapi potong ini untuk langsung dipotong atau pembibitan, Noviwaldy menjelaskan, program itu adalah untuk pembibitan, artinya saat disalurkan untuk warga bukan langsung dipotong, tapi dibibitkan sehingga ke depan Riau diharapkan bisa swasembada daging khususnya sapi.
''Saya pernah mempertanyakan ini. Ini bantuan sapi potong ke masyarakat, sapi potong untuk apa? Bantuan ini rentan penyimpangan dan tak punya indikator,'' jelasnya.
Seharusnya Dinas Peternakan Riau memiliki indikator yang jelas seperti di Lombok yang punya program 1 juta sapi, 2 juta sapi dan jelas ketentuannya, termasuk adanya aturan sapi betina tidak boleh dipotong.
''Jadi wajar saja kalau Riau sampai saat ini masih mengimpor sapi dari Sumbar dan Lampung karena di Riau banyak program sapi tak jelas. Dan pengawasan internal terhadap sapi-sapi yang dibagi ke masyarakat tidak dilakukan, makin banyak tapi malah semakin banyak pula yang hilang, tak tahu ujung rimbanya,'' jelasnya.
Dikatakannya, sapi potong berdasarkan info yang diterimanya, diberikan ke masyarakat dan sudah menjadi hak yang bersangkutan. ''Kalau ini benar terjadi, sudah rusaklah Riau ini. Sapi yang diberi melalui APBD harusnya diaudit, termasuk yang saya salurkan ke masyarakat dicek juga. Jangan-jangan sudah tidak ada. Jangan-jangan ada yang jatuh diseruduk kasus sapi nantinya,'' tegasnya. ***Editor:
Fanny R Sanusi
