Terkesan Senyap, Ternyata Ada 3 Aduan Terkait Pilkada Serentak 2017 di Riau yang Disampaikan ke DKPP
 |
DKPP mengumumkan jumlah pengaduan perkara Pilkada Serentak 2017. (foto: metrotvnews.com) |
Sabtu, 11 Maret 2017 11:41 WIB
JAKARTA, POTRETNEWS.com - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mendapat 163 pengaduan Pilkada Serentak 2017. Sebanyak 103 pengaduan di antaranya diterima DKPP. Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie menyatakan, dari total aduan yang diterima, sebanyak 69 di antaranya tidak disidangkan. Sebanyak 25 perkara lainnya disidangkan. Sebanyak 18 perkara belum diputuskan karena masih tahap verifikasi."Tidak semua pengaduan kami sidangkan. Bukan karena tidak mau, tapi sesuai prosedur kalau tidak ada bukti tidak bisa kami sidangkan," kata Jimly di kantor DKPP, Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (10/3/2017), dilansir potretnews.com dari metrotvnews.com.Dari seluruh aduan, sebanyak 764 penyelenggara pemilu jadi objek aduan. Sebanyak 70,8 persen penyelenggara pemilu yang diadukan adalah KPU dan jajarannya, atau dengan jumlah 541. Sementara, 223 lainnya atau 29,2 persen aduan ditujukan pada Bawaslu dan jajaran.Rinciannya, 10 aduan untuk KPU RI, 26 KPU provinsi, 483 KPU kabupaten/kota, 8 PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), dan 14 PPS (tingkat kelurahan). Sementara, 7 aduan ditujukan kepada Bawaslu RI, 26 Bawaslu provinsi, 183 Panwas kabupaten/kota, dan 7 Panwas kecamatan. Berdasarkan jenis tahapan Pilkada Serentak 2017, sebanyak 60 aduan terkait persyaratan calon, 27 aduan soal sengketa administrasi, 13 soal kampanye, dan tujuh soal Daftar Pemilih Tetap (DPT).Ada juga 22 aduan terkait pungut hitung, 2 aduan soal rekapitulasi/pemungutan suara ulang, dan aduan jenis lain sebanyak 28.DKI Hanya 2 Aduan
DKPP merinci data rekapitulasi pengaduan hingga 9 Maret 2017. Dari 163 pengaduan yang masuk soal Pilkada 2107, sebanyak 29 laporan datang dari Aceh. Sementara, 4 aduan dari Sumatera Utara, 3 aduan dari Riau, dan 1 aduan dari Jambi.Sebanyak 3 aduan datang dari Sumatera Selatan, 4 aduan dari Bengkulu, 4 aduan dari Lampung, dan 2 aduan dari Bangka Belitung. "Kepulauan Riau nol aduan," ujar Jimly.DKI Jakarta cuma 2 aduan yang masuk ke DKPP. Jawa Barat satu aduan, Jawa Tengah 2 aduan, Banten 1 aduan, Jawa Timur 1 aduan, Yogyakarta 2 aduan, dan Bali satu aduan.Tidak ada aduan dari wilayah Nusa Tenggara Barat. Di Nusa Tenggara Timur ada 10 aduan, Kalimantan Barat 1 aduan, Kalimantan Tengah nol aduan, Kalimantan Selatan tiga aduan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara nol aduan.Di Sulawesi total ada 32 aduan. Jumlah itu terbagi atas 7 aduan dari Sulawesi Utara, 5 aduan dari Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan nol aduan, 18 aduan dari Sulawesi Tenggara, dan 2 aduan dari Sulawesi Barat.Gorontalo ada 6 aduan, Maluku 12 aduan, Maluku Utara 2 aduan, Papua 23 aduan, dan Papua Barat 4 aduan. ***Editor:
Akham Sophian
DKPP merinci data rekapitulasi pengaduan hingga 9 Maret 2017. Dari 163 pengaduan yang masuk soal Pilkada 2107, sebanyak 29 laporan datang dari Aceh. Sementara, 4 aduan dari Sumatera Utara, 3 aduan dari Riau, dan 1 aduan dari Jambi.Sebanyak 3 aduan datang dari Sumatera Selatan, 4 aduan dari Bengkulu, 4 aduan dari Lampung, dan 2 aduan dari Bangka Belitung. "Kepulauan Riau nol aduan," ujar Jimly.DKI Jakarta cuma 2 aduan yang masuk ke DKPP. Jawa Barat satu aduan, Jawa Tengah 2 aduan, Banten 1 aduan, Jawa Timur 1 aduan, Yogyakarta 2 aduan, dan Bali satu aduan.Tidak ada aduan dari wilayah Nusa Tenggara Barat. Di Nusa Tenggara Timur ada 10 aduan, Kalimantan Barat 1 aduan, Kalimantan Tengah nol aduan, Kalimantan Selatan tiga aduan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara nol aduan.Di Sulawesi total ada 32 aduan. Jumlah itu terbagi atas 7 aduan dari Sulawesi Utara, 5 aduan dari Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan nol aduan, 18 aduan dari Sulawesi Tenggara, dan 2 aduan dari Sulawesi Barat.Gorontalo ada 6 aduan, Maluku 12 aduan, Maluku Utara 2 aduan, Papua 23 aduan, dan Papua Barat 4 aduan. ***Editor:
Akham Sophian
