PotretNews.com Senin 20 Agustus 2018
Home > Berita > Riau

Sempat Memanas, Aksi Bela Rakyat BEM se-Pekanbaru Gelombang II di Gedung DPRD Riau Terhenti Azan Ashar

Sempat Memanas, Aksi Bela Rakyat BEM se-Pekanbaru Gelombang II di Gedung DPRD Riau Terhenti Azan Ashar

Mahasiswa berkumpul di depan Gedung DPRD Riau.

Kamis, 12 Januari 2017 16:12 WIB
PEKANBARU, POTRETNEWS.com – Demo Aksi Bela Rakyat 121 gelombang kedua di DPRD Riau yang berlangsung sekira pukul 15.00, Kamis (12/1/2017) berlangsung memanas. Ratusan massa gabungan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Riau, Unilak, UIR dan Universitas Muhammadiyah Riau lebih ramai dari aksi sebelumnya.Dikutip potretnews.com dari GoRiau.com, mahasiswa sempat membakar ban bekas di pelataran gedung wakil rakyat yang memicu ketegangan dengan aparat kepolisian yang sudah berjaga sejak pagi. Aksi kemudian terhenti setelah kumandang azan Ashar, para mahasiswa melakukan salat berjamaah di depan gedung DPRD.

Aksi Bela Rakyat ini merupakan agenda BEM se-Indonesia yang berlangsung di berbagai daerah di Indonesia, menuntut Presiden Joko Widodo mundur dari jabatan, karena dinilai mengeluarkan kebijakan tidak pro rakyat.

Dalam orasi, para mahasiswa mengatakan, di bawah kepemimpinan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, rakyat Indonesia semakin terpuruk, adanya kesenjangan ekonomi dan banyak kebijakan yang menyengsarakan masyarakat.

Ads
Pada aksi sebelumnya, Koordinator BEM se-Riau, Andika Rokan mengatakan, aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes kepada pemerintah atas kenaikan sejumlah kebutuhan masyarakat.

Dia menyebut sejumlah komoditas yang mengalami kenaikan seperti harga sembako, tarif dasar listrik, BBM hingga kenaikan tarif penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang mengakibatkan biaya administrasi pembuatan STNK naik.

"Ada empat kenaikan komoditas yakni PNBP di Polri mengakibatkan biaya administrasi naik. Ada kenaikan sembako, harga cabai yang terus melonjak, BBM dan juga tarif dasar listrik yang diakibatkan dicabutnya subsidi," kata Andika.

Dalam aksi ini, mahasiswa menyampaikan 5 tuntutan, pertama, menolak dengan tegas PP Nomor 60/2016 dan menuntut Presiden Jokowi untuk mencabut PP tersebut. Kedua, menuntut Presiden Jokowi-JK membuat kebijakan yang pro terhadap rakyat.

Ketiga, mengecam keras pemerintah dan jajarannya yang saling cuci tangan dengan kebijakan yang dibuatnya. Keempat menuntut pemerintah untuk transparansi dan sosialisasi dalam setiap menentukan suatu kebijakan. Kelima, menolak kenaikan tarif listrik golongan 900 VA dan mendesak dikembalikannya subsidi untuk tarif listrik golongan 900 VA.

Selain itu mereka juga menuntut pemerintah melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan kenaikan harga komoditas di atas dengan disesuaikan pada daya beli masyarakat. ***

Editor:
Fanny R Sanusi

Tour de Siak 2018
wwwwww