PotretNews.com Rabu 26 September 2018

Meski Bertentangan dengan Permendagri 54, Bupati Kuansing Tetap Masukkan Pejabat Nonjob dalam Tim Penyusunan RPJMD

Meski Bertentangan dengan Permendagri 54, Bupati Kuansing Tetap Masukkan Pejabat Nonjob dalam Tim Penyusunan RPJMD

Pasar tradisional berbasis modern di Telukkuantan.

Selasa, 13 Desember 2016 13:50 WIB
TELUKKUANTAN, POTRETENEWS.com - Beberapa nama pejabat nonjob masuk dalam Tim Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kuantan Singingi (Kuansing), Riau 2016-2021.Di antara pejabat nonjob tersebut yakni Zulkifli, Darwin Yohanis, Syafrizal Sabda dan Ridarman yang di-SK-kan oleh Bupati Kuansing Drs H Mursini MSi untuk menyusun RPJMD.

"Ternyata, memasukkan pejabat nonjob dalam SK Penyusunan RPJMD tidak prosedural, tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010," kata Ketua Pansus RPJMD Musliadi SAg seperti dikutip potretnews.com dari GoRiau.com terbitan Selasa (13/12/2016).

Dikatakan Musliadi, sesuai dengan Permendagri 54, penyusunan RPJMD harus diketuai oleh Kepala Bappeda dan penanggungjawabnya adalah sekda.

Ads
"Di sana sangat jelas, sekretaris tim adalah Sekretaris Bappeda dan anggotanya Kepala SKPD, bukan perwakilan SKPD," beber Musliadi.

Dalam perjalanannya, draf RPJMD sudah beberapa kali dibahas di DPRD Kuansing. Namun, SK tim penyusun selalu mengganjal dalam setiap pembahasan.

"Kita tak bisa melanjutkan pembahasan, sebelum SK-nya direvisi oleh bupati. Kalau tak direvisi, kita tak bisa bahas," ujar Musliadi. Jika tetap dilanjutkan, ia menyatakan bahwa produk hukum yang dilahirkan DPRD akan cacat hukum.

Pada Jumat (9/12/2016) lalu, Pansus DPRD kembali melaksanakan rapat internal. Dari rapat tersebut, Ketua DPRD Kuansing, Andi Putra SH mengirimkan surat kepada Bupati Kuansing.

Inti dari surat tersebut meminta bupati supaya merevisi SK tim penyusun dan harus merujuk kepada aturan yang ada, terutama Permendagri 54 Tahun 2010.

"Kalau SK-nya sudah direvisi, baru bisa kita lanjutkan pembatasannya. Kita tak ingin memperlambat, namun tentu harus sesuai aturan," ujar Musliadi.

Sementara itu, hingga saat berita ini diturunkan, GoRiau.com terus berupaya mengkonfirmasi kepada Bupati Kuansing mengenai SK tersebut dan surat yang ditayangkan oleh DPRD Kuansing. ***

Editor:
Hanafi Adrian

Tour de Siak 2018
wwwwww