Pengamat Sarankan BPKP Periksa Proyek Tahun Jamak Pemkot Pekanbaru

Pengamat Sarankan BPKP Periksa Proyek Tahun Jamak Pemkot Pekanbaru

Kawasan Kompleks Perkantoran Pemkot Pekanbaru di Tenayanraya.

Minggu, 18 September 2016 21:40 WIB
PEKANBARU, POTRETNEWS.com - Sejumlah kalangan merasa pesimis dengan target penyelesaian proyek tahun jamak Pemerintah Kota (Pemkot) Pekanbaru Provinsi Riau. Apalagi proyek pembangunan perkantoran dan lainnya, yang dinilai tidak transparan.
Pengamat Pemerintahan dari Universitas Riau Zaini Ali mengatakan, jika tahun 2016 ini dipastikan tidak bisa selesai, begitu halnya di tahun 2017 mendatang.

Meski proyek ini dilanjutkan tahun depan, namun tidak ada jaminan selesai dan bisa dioperasionalkan. Di satu sisi, dengan digelarnya Pilwako Pekanbaru pada Februari 2017 nanti, belum bisa dipastikan siapa yang akan duduk sebagai wali kota dan wakil wali kota. Terlepas dari itu, proyek ini sudah berjalan dan harus dilanjutkan.

Namun ada beberapa catatan. Wali Kota Firdaus MT yang juga akan maju di pilwako nanti, diminta transparan terhadap anggaran proyek senilai Rp 1,4 triliun. Sebab, sejauh ini masyarakat tidak tahu sudah berapa ratus miliar uang APBD kota ini tersedot di proyek tersebut.

"Harusnya dipublikasikan. Karena ini memakai uang rakyat. Sampai di mana dibelanjakan. Pemkot harus transparan. Jgn mengelola uang rakyat sesuka hati," kata Zaini, Minggu (18/9/2016).

Selain itu, tambah akademisi ini, proyek ini bisa dilanjutkan, apabila rakyat menginginkannya. Repsentasi rakyat adalah wakilnya yang duduk di DPRD. Jadi, dengan kondisi ini, bola kelanjutan proyek ini memungkin dilanjut tahun 2017 nanti, ada di tangan DPRD.

Karenanya, DPRD jangan tiarap dan menerima begitu saja pemaparan dari pemkot. "Lihat kepentingan dan anggaran untuk masyarakat di tahun 2017 nanti," pintanya.

Diakuinya, memang jika proyek tersebut tidak dijalankan, sudah jelas jadi mubazir. Makanya harus hati-hati untuk melanjutkannya, meski regulasi membolehkan. "Saya pikir BPKP harus masuk. Harus periksa. Minta pertanggungjawaban wali kota. Penggunaan anggarannya harus transparan," ujarnya. ***

Editor:
Wawan Setiawan

Sumber:
Tribunpekanbaru.com

wwwwww