Jabatan Wagub dan Ketua DPRD Terlalu Lama Kosong, Pijar Melayu ”Ultimatum” Gubernur Riau

PEKANBARU, POTRETNEWS.com - Provinsi Riau baru saja merayakan hari jadinya yang ke-57. Namun, daerah ini masih berkutat dengan sejumlah persoalan. Salah satunya adalah kekosongan Wakil Gubernur Riau dan Ketua DPRD. Dalam keterangan yang dikirim melalui surat elektronik ke redaksi potretnews.com, Senin (15/8/2016) Direktur Eksekutif Pusat Informasi dan Jaringan Rakyat Melayu (Pijar Melayu) Rocky Ramadan SP mengatakan, pasca-mundurnya Suparman dari Ketua DPRD Riau yang memutuskan maju pada pilkada Rokan Hulu, hingga sekarang sudah hampir 1 tahun jabatan Ketua DPRD Riau dibiarkan kosong.

Kemudian, kata dia, sejak Annas Maamun ditangkap lalu dinonaktifkan dan akhirnya diberhentikan sebagai Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman menjalankan roda pemerintahan seorang diri. Parahnya, pria yang disapa Andi Rachman juga sempat tak didampingi sekda definitif.

”Kosongnya jabatan strategis di Riau (wakil gubernur dan ketua dewan, red) membuat roda pemerintahan berjalan pincang. Seakan-akan Riau tidak memiliki figur yang cakap untuk mengisi dua kekosongan tersebut," tandas Rocky Ramadani.

Rocky Ramadani menjelaskan, persoalan kekosongan Ketua DPRD Riau dan Posisi Wakil Gubernur Riau merupakan kepentingan sekelompok elite. Untuk itu dia meminta agar lebih memperhatikan kepentingan rakyat ketimbang kepentingan sekelompok pihak.

"Ini menjadi persoalan karena memang kepentingan elit lebih terasa. Di sana ada parpol yang sebenarnya harus bergerak cepat. Tapi, penuh tarik ulur. Sehingga kepentingan masyarakat terabaikan," ucapnya.

Rocky mengingatkan, persoalan ini jika dibiarkan berlarut larut akan menghambat kinerja Anggota DPRD Provinsi Riau yang merupakan representatif dari masyarakat Riau.

"Jika tetap dibiarkan seperti ini, maka Pijar Melayu akan menyatakan perang dengan pemangku kebijakan yang tidak pro dengan masyarakat Riau," ujar Rocky. ***

Editor:
Muhamad Maulana