Merasa ”Ditipu” dalam Kontrak Kerja Sama Pengelolaan Sampah, PT MIG Gugat Pemkot Pekanbaru

PEKANBARU, POTRETNEWS.com – Setelah pemutusan kontrak sepihak oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP), PT Multi Inti Guna (MIG) merasa rugi besar dan tertipu atas kontrak pengelolaan sampah di Pekanbaru, Ibu Kota Provinsi Riau. Perusahaan tak ingin disalahkan dalam kasus amburadulnya pengelolaan sampah selama ini. General Manager PT MIG Yudi Syafrudin dalam jumpa pers yang digelar di Hotel Cititel Pekanbaru, Rabu (13/7/2016) membeberkan sejumlah masalah yang mendera perusahaan, selama menjalankan hubungan kerja dengan Pemko Pekanbaru.

"Jadi pada dasarnya kami merasa tertipu oleh kontrak ini karena tidak sesuai dengan penawaran awal saat dilakukan pelelangan. Kami diberi tanggung jawab pengelolaan untuk delapan kecamatan, dengan asumsi hasil survei yang dilakukan PT Sucofindo dengan target kerja tonase sampah 610 ton/perhari. Ternyata apa yang ada di lapangan tidak sesuai, bahkan jumlahnya jauh dibawah. Faktanya tonase tersebut fiktif, karena berdasarkan asumsi," kata Yudi didampingi Humas PT MIG Oka Siti Khoiriyah dan manajemen PT MIG Jakarta Edy Johaidi.

Yudi mengaku, akibat dari survei fiktif ini, perusahaan rugi karena harus menyediakan tenaga dan armada lebih dari seharusnya. Selain itu, perusahaan juga harus menghadapi biaya denda yang tinggi.

"Kami merasa terpojok dari kasus sampah ini, seakan-akan kami tidak bekerja. Padahal sepanjang mulai kontrak sampai kerja diputus, kami sudah maksimal untuk masalah sampah ini," sampainya.

Terlebih saat masalah ini menjadi isu nasional, malah perusahaan diputuskan sepihak tanpa dirinci masalah yang terjadi. Tidak ingin jadi kambing hitam, PT MIG sudah memasukkan gugatan pada Pemko ke Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru.

"Alasan pemutusan kontrak pada kami karena dianggap telah melakukan wanprestasi terhadap proyek jasa pengangkutan sampah Kota Pekanbaru," tuturnya.

Tapi itu terjadi karena keadaan itu tidak sesuai dengan kondisi aktual yang ada. Sebab semua itu terjadi tidak lepas dari perbuatan dan kebijakan kebijakan yang dambil oleh PPK/DKP. ***

Editor:
Mukhlis

Sumber:
GoRiau.com