Kontrak Kerja Tak Diperpanjang Jadi Kado Pahit Tahun Baru bagi Ratusan PNS Honorer Bengkalis

BENGKALIS, POTRETNEWS.com - Penjabat Bupati Bengkalis, Provinsi Riau, Ahmad Syah Harrofie menyatakan akan mengevaluasi ratusan tenaga honorer dan merumahkan atau tidak memperpanjang kontrak dengan sebagian dari mereka yang berkinerja buruk. "Kami banyak sekali mendapat laporan dari teman-teman lembaga swadaya masyarakat bahwa banyak tenaga honorer, khususnya di Sekretariat Daerah Bengkalis yang kurang efektif dan dinilai hanya membebani anggaran daerah. Makanya keberadaan mereka pada tahun 2016 akan dievaluasi," kata Ahmad Syah Harrofie di Bengkalis, Jumat (1/1/2016).

Ia mengatakan, evaluasi akan dilakukan karena selama ini banyak tenaga honorer yang tidak berdisiplin, tidak berkinerja, bahkan ada laporan bahwa tenaga honorer menerima gaji meskipun tidak bekerja sama sekali.

Menurut Ahmad Syah, keberadaan tenaga honorer yang tidak efisien hanya membebani anggaran daerah saja, karena itu sebagian dari pada tahun 2016 akan dirumahkan.

"Tenaga honorer yang nantinya akan diperpanjang kontraknya hanya mereka yang memang benar-benar dibutuhkan. Memiliki keahlian khusus dan bersifat teknis. Sementera bagi tenaga honorer selama ini keberadaannya dianggap tidak efektif dan efisien, kontraknya pada tahun 2016 akan diputus," ujarnya.

Dijelaskannya, jika suatu pekerjaan bisa dikerjakan sendiri oleh pegawai negeri sipil tanpa perlu bantuan tenaga honorer, maka tenaga honorer yang selama ini direkrut untuk kegiatan dimaksud juga akan diputus kontraknya.

"Untuk evaluasi tersebut, kita sudah mengintruksikan Sekretaris Daerah Burhanuddin, Pelaksana Tugas Administrasi Umum Hermanto Baran dan Kepala Bagian Umum Agus Syofyan untuk segera melakukan evaluasi agar keberadaan para tenaga honorer di Sekretariat Daerah itu benar-benar efektif dan efisien.

Ia menjelaskan, Evaluasi tersebut dilakukan agar keberadaan tenaga honorer di pemerintah kabupaten bengkalis benar-benar berkontribusi terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat bukan hanya membebani anggaran daerah. ***