Sejumlah Elemen Bakal Demo Menolak Pembangunan Kantor Baru Bupati Inhil

TEMBILAHAN, POTRETNEWS.com - Dalam waktu dekat, berbagai elemen masyarakat berencana melakukan aksi turun ke jalan menolak rencana pembangunan Kantor (baru) Bupati Indragiri Hilir (Inhil), Riau. Dua lokasi yang aka mereka datangi untuk orasi yakni, kantor bupati dan Gedung DPRD. Pernyataan itu disampaikan oleh Firmansyah, selaku kordinator lapangan (korlap), kepada potretnews.com, Selasa (8/12/2015). Saat ini menurut dia, tim tengah menyusun konsep dan surat pemberitahuan kepada Polres Inhil terkait aksi yang akan mereka lakukan.

"Kita meminta kepada Pemkab Inhil dan DPRD untuk tidak meneruskan rencana pembangunan kantor baru bupati. Banyak sektor lain yang meski dibenahi dan dialokasikan anggarannya terlebih dahulu," ujar Firmansyah.

Dia berpendapat, masyarakat Inhil tidak butuh gedung baru. Karena untuk urusan makan dan menyekolahkan anak sudah sulit. Jadi alangkah baiknya pemda dan DPRD fokus pada pembenahan persoalan tersebut.

Selain itu tegasnya, pembangunan kantor baru bupati betul-betul tidak cocok saat ini, apalagi dengan menggunakan dana APBD Inhil. Bidang ekonomi, kesehatan dan pendidikan masyarakat Inhil-lah yang sangat membutuhkan aliran APBD.

"Sumber ekonomi kita sedang terganggu, kesehatan dan pendidikan generasi kita juga jauh dari standar, masa pikiran kita, diarahkan untuk hal lain, " paparnya.

Angka Rp 120 miliar dalam tiga tahun, menurut Firmansyah, sungguh angka yang besar jika disalurkan untuk penyelamatan perkebunan rakyat serta untuk perbaikan mutu kesehatan dan pendidikan.

"Pakai saja gedung-gedung yang saat ini banyak tidak terurus di Kota Tembilahan, jika masih kurang ruangan, " kata Firman yang juga Ketua LSM Perjuangan Anak Negeri (Peran), menyarankan.

Saat ini, segala sasaran diarahkan ke DPRD. Seperti yang diungkapkan Kepala Bappeda Tengku Jauhari. "Kita sudah usulkan, sekarang tergantung dewan saja lagi," tutur kepada sejumlah media beberapa waktu lalu.

Sementara itu tiga pimpinan DPRD Inhil Dr H Ferryandi, Dr H Maryanto dan Dr H Sahrudin terkesan enggan memberikan komentar terkait pro dan kontra rencana pembangunan tersebut. Mereka malah mengarahkan untuk menanyakan langsung ke Ketua DPRD.

Sedangkan Dani M Nursalam Ketua DPRD Inhil, tidak memberikan penjelasan rinci dan pasti. Bahkan janjinya untuk konfrensi pers dengan rekan-rekan media, Senin, (7/12) batal. "Mohon maaf, tadi sibuk betul. Ada rapat," ujarnya. ***