Home > Berita > Rohil

Disnaker Rohil Diminta Awasi Penerapan UMK

Rabu, 11 November 2015 18:35 WIB
Advertorial
disnaker-rohil-diminta-awasi-penerapan-umkSekretaris Komisi D DPRD Kabupaten Rokan Hilir, Riau, Bakhtiar.
BAGANSIAPIAPI, POTRETNEWS.com - Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Riau, Bakhtiar SH menyambut baik ditetapkannya upah minimum kabupaten (UMK) yang direkomendasikan oleh Dewan Pengupahan beberapa waktu lalu. Diketahui besaran UMK Rohil sejumlah Rp2.150.000 yang diharapkan bisa efektif pada Januari 2016 nanti. "Artinya kita setuju dengan besaran UMK itu tapi harus dijalankan di lapangan dengan benar," kata Bakhtiar, Kamis (11/11/2015) di Bagansiapiapi.

Pada kesempatan itu Bakhtiar mempertanyakan juga apakah penerapan UMK itu ternyata berlaku juga untuk honorer yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Rohil.

"UMK tentunya mengacu pada kondisi di daerah masing-masing, tapi apakah juga sebagai keharusan bagi guru, honorer di lingkungan Pemkab Rohil, ini juga menjadi pertanyaan yang perlu dicermati," ucap Bakhtiar.

Lebih lanjut politisi dari Partai Hanura ini memperkirakan jika penerapan UMK mesti berlaku bagi tenaga honorer selingkungan pemkab Rohil tentunya tidak mengimbangi dengan besaran anggaran yang ada.

Dia mencontohkan, untuk saat ini ketika terjadi kenaikan honor bagi honorer sebesar Rp100 ribu saja, telah menyedot anggaran lebih kurang Rp8 miliar per tahun.

"Dengan demikian jika mengikuti UMK juga tentunya terjadi kenaikan lebih dari 200 persen, karena saat ini besaran honor sekitar Rp700 ribu," sebutnya.

Bila dijalankan harus sebesar UMK yang bernilai di atas Rp2 juta tentu menjadi persoalan baru karena terjadi penggunaan anggaran yang besar untuk pembiayaan itu saja.

"Untuk itu perlu kita cermati hal seperti ini secara bersama-sama, masyarakat hendaknya bisa memahami juga kondisi yang ada. Apalagi saya dengar ada kandidat calon bupati yang menjanjikan bahwa gaji honorer nantinya bisa sebesar UMK, ini kan tidak realistis. Tapi jika disampaikan janji ada kenaikan honor itu masih masuk akal karena melihat kesesuaian dengan dana yang ada," imbuhnya.

Terkait dengan segera berlakunya UMK, Bakhtiar mengharapkan agar perusahaan atau pihak terkait bisa menjalankan hal tersebut sebagai kewajiban sesuai dengan yang telah diatur. "Kami juga meminta pihak pemerintah seperti Disnaker bisa mengawasi penerapan UMK ini," ujarnya. (adv/dewan/jaka)

Kategori : Rohil, Politik
wwwwww