Bencana Asap Melanda, Mana Janji Kampanye Jokowi-JK yang akan Berikan Rasa Keadilan Publik?
 |
Ilustrasi |
Selasa, 06 Oktober 2015 09:05 WIB
JAKARTA, POTRETNEWS.com - Sekretaris Jenderal PSI, Raja Juli Antoni menagih janji Joko Widodo-Jusuf Kalla terkait dengan bencana asap yang tak kunjung usai. Sudah saatnya, Jokowi-JK membuktikan komitmennya kepada masyarakat yang berjanji akan memberikan rasa keadilan publik saat berkampanye.
Raja mengatakan, persoalan asap merupakan kejadian yang terut berulang bukan karena siklus musim, tapi karena keserakahan dan kelemahan penegakan hukum di Indonesia.
"Tindak tegas tanpa pandang bulu para aktor yang terlibat, baik perusahaan lokal, nasional maupun internasional agar memenuhi rasa keadilan dan menimbulkan efek jera pada masa yang akan datang," kata Raja dalam keterangan persnya, Senin (5/10/2015). Sementara itu, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Grace Natalie mendesak pemerintah menetapkan tragedi asap sebagai bencana nasional. Alasannya, bencana asap yang terjadi di Pulau Kalimantan dan Sumatera sudah tidak terkendali lagi.Asap tidak hanya menghalangi masyarakat beraktivitas dan sudah menutup bandara negara tetangga, tapi juga sudah memakan korban. Meski diakui, secara literal belum sampai angka 500 orang sebagai standar sebuah bencana dikategorikan sebagai bencana nasional yang dijadikan rujukan."Kriteria normatif ini sulit dipertahankan mengingat potensi penyakit jangka panjang yang akan diderita oleh sekitar 20 juta rakyat yang menghirup kira-kira 660 persen dari batas indeks toleransi polusi udara," kata Grace dalam keterangan persnya, Senin (5/10).Mantan presenter TV ini menjelaskan, kriteria 500 korban juga bisa digugurkan dengan pendapat NASA yang menyebutkan bencana kabut asap yang sekarang terjadi berpotensi menjadi bencana asap yang terburuk dalam sejarah. Belum lagi dengan prediksi BMKG. Akibat El Nino yang menguat akan berpengaruh terhadap bencana asap yang akan terus menghantui masyarakat sampai dengan November bila tidak ada penangan serius."Kerugian ekonomi akibat bandara, kantor dan pasar yang ditutup. Anak-anak tidak dapat bersekolah dan kehilangan hak mereka untuk berinteraksi dan bermain di luar rumah," katanya.
Raja mengatakan, persoalan asap merupakan kejadian yang terut berulang bukan karena siklus musim, tapi karena keserakahan dan kelemahan penegakan hukum di Indonesia.
"Tindak tegas tanpa pandang bulu para aktor yang terlibat, baik perusahaan lokal, nasional maupun internasional agar memenuhi rasa keadilan dan menimbulkan efek jera pada masa yang akan datang," kata Raja dalam keterangan persnya, Senin (5/10/2015). Sementara itu, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Grace Natalie mendesak pemerintah menetapkan tragedi asap sebagai bencana nasional. Alasannya, bencana asap yang terjadi di Pulau Kalimantan dan Sumatera sudah tidak terkendali lagi.Asap tidak hanya menghalangi masyarakat beraktivitas dan sudah menutup bandara negara tetangga, tapi juga sudah memakan korban. Meski diakui, secara literal belum sampai angka 500 orang sebagai standar sebuah bencana dikategorikan sebagai bencana nasional yang dijadikan rujukan."Kriteria normatif ini sulit dipertahankan mengingat potensi penyakit jangka panjang yang akan diderita oleh sekitar 20 juta rakyat yang menghirup kira-kira 660 persen dari batas indeks toleransi polusi udara," kata Grace dalam keterangan persnya, Senin (5/10).Mantan presenter TV ini menjelaskan, kriteria 500 korban juga bisa digugurkan dengan pendapat NASA yang menyebutkan bencana kabut asap yang sekarang terjadi berpotensi menjadi bencana asap yang terburuk dalam sejarah. Belum lagi dengan prediksi BMKG. Akibat El Nino yang menguat akan berpengaruh terhadap bencana asap yang akan terus menghantui masyarakat sampai dengan November bila tidak ada penangan serius."Kerugian ekonomi akibat bandara, kantor dan pasar yang ditutup. Anak-anak tidak dapat bersekolah dan kehilangan hak mereka untuk berinteraksi dan bermain di luar rumah," katanya.
