Pemerintah Disarankan Terima Tawaran Singapura Atasi Kebakaran Hutan, Titik Soeharto: Kalau Memang Tak Sanggup Jangan Pikirkan Gengsi

JAKARTA, POTRETNEWS.com - Wakil Ketua Komisi IV Siti Hediati Hariyadi atau yang lebih dikenal dengan Titiek Soeharto mengatakan, seharusnya bencana kebakaran hutan mengundang keprihatinan yang mendalam karena terjadi setiap tahun. Menurut dia, seharusnya pemerintah menerima tawaran bantuan dari negara tetangga untuk mengatasi masalah tersebut. "Kalau kita memang tidak sanggup untuk menangani itu asap, apa sih salahnya kita terima bantuan?" kata Titiek saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senin (5/10/2015).

Titiek menyatakan prihatin karena akibat bencana tersebut anak-anak bangsa di provinsi terdampak asap belum bisa melanjutkan sekolah serta kesehatannya terancam. Terlebih kabut asap akibat kebakaran hutan tersebut juga sampai ke negara-negara tetangga.

Menurut dia, seharusnya pemerintah tidak lagi memikirkan gengsi karena tidak hanya menyusahkan bangsa sendiri, tetapi juga menyusahkan bangsa negara lain. Seharusnya pemerintah malu telah menyusahkan bangsa lain. Politisi Partai Golongan Karya tersebut pun setuju jika bencana kebakaran hutan ini dijadikan bencana nasional.

"Ya. Hampir satu provinsi kena dampaknya. Itu kan se-bangsa Indonesia, tidak (hanya) lima sampai sepuluh orang yang kena," tambah dia.

Sebelumnya, pemerintah Indonesia bergeming menyikapi tawaran bantuan dari Singapura untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Sumatera serta Kalimantan. Pemerintah Indonesia akan mengoptimalkan potensi dalam negeri untuk mengatasi penyebab bencana asap tersebut.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menjelaskan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) masih terus mengupayakan pemadaman kebakaran di wilayah Indonesia. Sumber daya yang dimiliki Indonesia diyakini masih mampu untuk diturunkan dalam penanggulangan ini.

"Sampai sekarang, kita masih mengupayakan apa yang bisa kita lakukan, dengan upaya kita sendiri," ucap Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (28/9/2015). ***