Jokowi Minta Harga BBM dan Listrik Dihitung Ulang, Jika Memungkinkan Segera Turunkan!
 |
Presiden Jokowi |
Kamis, 01 Oktober 2015 18:01 WIB
JAKARTA, POTRETNEWS.com - Presiden Joko Widodo meminta agar dilakukan penghitungan kembali harga BBM jenis solar dan premiun, serta tarif listrik untuk dikurangi dan masuk dalam Paket Kebijakan Ekonomi III. "Tadi dipanggil juga Dirut Pertamina dan Dirut PLN, Presiden minta Menkeu dan Menko Perekonomian untuk menghitung lagi terutama harga BBM premium dan solar, serta listrik industri, apakah bisa di-'saving' atau tidak," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kantor Presiden Jakarta, Kamis.
Ia menyebutkan jika harga kebutuhan mendasar itu bisa diturunkan, maka itu akan menjadi bagian dari Paket Kebijakan Ekonomi III yang akan diumumkan pekan depan.
Pramono menyebutkan, rapat terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi pada Kamis siang membahas persiapan peluncuran Paket Kebijakan Ekonomi III.
"Paket sedang digodok di bawah koordinasi Menko Perekonomian. Substansi paket yang akan dikeluarkan kurang mudah-mudahan nendangnya sama dengan yang kedua," kata Pramono dalam jumpa pers bersama Menko Perekonomian Darmin Nasution, Mendagri Tjahjo Kumolo dan Menhub Ignasius Jonan.
Menurut Pramono, respon publik dan dunia usaha terhadap Paket Kebijakan ekonomi II cukup baik dan membuat ekonomi RI yang berada dalam pengaruh buruk kondisi global, bisa positif dalam 2-3 hari ini.
"Mudahan-mudahan paket III punya dampak yang sama," ujarnya.
Menurut Pramono dalam paket kebijakan ekonomi III juga akan dimasukkan upaya perbaikan tata kerja di daerah melalui kebijakan Kementerian Dalam Negeri.
Sementara terkait dengan Kemenhub, menurut Pramono, sejumlah proyek di kementerian itu akan dikerjakan secara padat karya.
Sementara itu Menko Perekomian Darmin Nasution menyebutkan pemerintah perlu mengelompokkan kebijakan atau stimulus jangka pendek, menengah dan panjang sehingga penyajiannya lebih jelas.
"Setelah disiapkan dapat diputuskan mana yang akan diumumkan. Yang jangka pendek tentunya proyek padat karya," ujarnya.
Darmin menyebutkan dalam rapat terbatas itu PLN menyinggung pembangunan transmisi secara padat karya.
"Juga restrukturisasi UKM dan pembiayaan. Lembaga pembiayaan ke UKM yang prudential selama ini didasarkan pada rasio kecukupan modal (CAR), sehingga kredit yang disalurkan terbatas. Karena itu perlu ukuran lain," imbuhnya.
Terkait suku bunga bank, Darmin mengatakan harus ada koordinasi dengan BI dan OJK.
"Itu dulu sudah dimulai pengelompokkan bank sehingga diketahui bagaimana struktur biayanya," tukasnya.
(***)Ia menyebutkan jika harga kebutuhan mendasar itu bisa diturunkan, maka itu akan menjadi bagian dari Paket Kebijakan Ekonomi III yang akan diumumkan pekan depan.
Pramono menyebutkan, rapat terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi pada Kamis siang membahas persiapan peluncuran Paket Kebijakan Ekonomi III.
"Paket sedang digodok di bawah koordinasi Menko Perekonomian. Substansi paket yang akan dikeluarkan kurang mudah-mudahan nendangnya sama dengan yang kedua," kata Pramono dalam jumpa pers bersama Menko Perekonomian Darmin Nasution, Mendagri Tjahjo Kumolo dan Menhub Ignasius Jonan.
Menurut Pramono, respon publik dan dunia usaha terhadap Paket Kebijakan ekonomi II cukup baik dan membuat ekonomi RI yang berada dalam pengaruh buruk kondisi global, bisa positif dalam 2-3 hari ini.
"Mudahan-mudahan paket III punya dampak yang sama," ujarnya.
Menurut Pramono dalam paket kebijakan ekonomi III juga akan dimasukkan upaya perbaikan tata kerja di daerah melalui kebijakan Kementerian Dalam Negeri.
Sementara terkait dengan Kemenhub, menurut Pramono, sejumlah proyek di kementerian itu akan dikerjakan secara padat karya.
Sementara itu Menko Perekomian Darmin Nasution menyebutkan pemerintah perlu mengelompokkan kebijakan atau stimulus jangka pendek, menengah dan panjang sehingga penyajiannya lebih jelas.
"Setelah disiapkan dapat diputuskan mana yang akan diumumkan. Yang jangka pendek tentunya proyek padat karya," ujarnya.
Darmin menyebutkan dalam rapat terbatas itu PLN menyinggung pembangunan transmisi secara padat karya.
"Juga restrukturisasi UKM dan pembiayaan. Lembaga pembiayaan ke UKM yang prudential selama ini didasarkan pada rasio kecukupan modal (CAR), sehingga kredit yang disalurkan terbatas. Karena itu perlu ukuran lain," imbuhnya.
Terkait suku bunga bank, Darmin mengatakan harus ada koordinasi dengan BI dan OJK.
"Itu dulu sudah dimulai pengelompokkan bank sehingga diketahui bagaimana struktur biayanya," tukasnya.
